PENDIDIKAN

^{Bengkulu – Mitrapublik.id –} Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu bakal melakukan verifikasi ulang data calon siswa SMA. Hal ini guna menindaklanjuti aduan sejumlah orang tua, yang mengaku anaknya belum mendapatkan sekolah pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK.

“Yang kita bahas saat hearing dengan dewan tadi, terdapat beberapa calon siswa yang memang ada di zonasi tapi belum terakomodir di sekolah dalam zonasi itu. Solusinya, kami akan mendata ulang dengan kepala sekolah yang jadi tujuan siswa, ” kata Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu, Saidirman, SE, M.Si usai hearing dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (10/7/2023).

Ia menjelaskan dalam hearing bersama Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu itu, salah satu poin yang kita bahas persoalan calon siswa yang belum terakomodir pada sekolah sesuai dengan zonasinya. Sehingga langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan pemanggilan terhadap sekolah-sekolah untuk mencari solusi terbaik. 

Hal ini sebagai, upaya yang paling memungkinan untuk menindak-lanjuti persoalan jalur zonasi, yakni dengan melakukan verifikasi data ulang calon siswa dengan sekolah yang dituju. 

“Setelah verifikasi dilakukan, barulah kita melakukan rapat dengan sekolah. Jadi nantinya calon siswa bisa terakomodir sesuai dengan zonasinya,” papar Saidirman.

Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, lanjutnya, yakni dengan verifikasi tidak hanya dilakukan pada PPDB jalur zonasi. Akan tetapi di 3 jalur PPDB lainnya meliputi jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Dengan langkah-langkah diharapkan dapat mengakomodir calon siswa agar tetap bisa sekolah pada sekolah sesuai zonasi.

 “Dalam verifikasi nanti, seperti prestasi maka piagamnya kita cek lagi. Begitu juga dengan afirmasi dan perpindahan orang tua. Tentunya dengan upaya ini kita berharap dapat meredam kegaduhan proses PPDB di tengah-tengah masyarakat,” tutup Saidirman.

^{Bengkulu – Mitrapublik.id –} Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah menurunkan surat keputusan (SK) tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) bagi sekolah menengah atas (SMA) tahun pelajaran 2023/2024.

Dalam SK tentang PPDB, itu Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tidak hanya menjabarkan tentang ketentuan zonasi yang harus menjadi perhatian serius bagi seluruh SMA di Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan PPDB.

Tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, juga menerangkan tentang sanksi tegas yang akan diterima oleh setiap sekolah yang sengaja melanggar ketentuan zonasi. Ada pun, sanksi tegas yang akan diberlakukan kepada sekolah yang melanggar ketentuan zonasi diantaranya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu akan memberi sanksi kepada Kepsek, guru dan tenaga didik sekolah berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas serta pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan.

Selanjutnya, pemberian sanksi juga berlaku bagi Komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis. Berikutnya, pemberian sanksi sebagai mana dimaksud diatas selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi berupa pengabungan atau penutupan kepada sekolah yang tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. 

Kepada mitrapublik.id, Kepsek SMAN 16 BU, I Ketut Pasek, M.Pd, membenarkan adanya surat keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang PPDB tahun pelajaran 2023/2024 berikut sanksi tegas yang akan diberlakukan kepada sekolah-sekolah SMA di Provinsi Bengkulu yang melanggar ketentuan zonasi.

Tentu Ketut, mengapresiasi langkah tegas yang ditempuh oleh dinas pendidikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PPDB di tingkat SMA ini. Ketut berharap, aturan tekhnis tentang PPDB yang sudah dikeluarkan oleh dinas terkait ini dapat dipatuhi oleh seluruh sekolah.

“Sistem zonasi ini sudah kita laksanakan dari beberapa tahun terakhir. Hanya saja dalam pelaksanaannya, tidak dibarengi dengan sanksi tegas. Sehingga dalam pelaksanaannya, sistem zonasi ini masih kerap dilanggar oleh beberapa sekolah. Dengan munculnya ketentuan baru dan sanksi tegas yang diatur dalam SK dinas terkait di tahun pelajaran 2024/2024, ini kita berharap sistem zonasi bisa berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan,” ungkap Ketut.

Lebih jauh, Ketut, pun akan berusaha bersama-sama serius dalam mengawal ketentuan sistem zonasi ini. Pihaknya pun, tak akan segan untuk menindak lanjuti sekolah-sekolah yang terbukti nekat melanggar ketentuan zonasi yang sudah ditentukan.

“Sanksi tegas yang bisa diberlakukan diantaranya pemberhentian jabatan kepada Kepsek sampai Komite,” demikian Ketut.