Ramai Isu Negatif, KDKMP Tetap Melaju Bangun Ekonomi Desa

PEMERINTAH|oleh

Mukomuko, Mitrapublik.id – Senin, (29 Desember 2025). Kami menghargai peran krusial yang dimainkan oleh media massa dan masyarakat luas dalam mengawasi jalannya pembangunan di seluruh negeri. Namun, dalam beberapa pemberitaan terkait program pembangunan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terkesan adanya fokus pada satu aspek tertentu tanpa disertai konteks penuh mengenai aturan, dasar hukum, dan dinamika pelaksanaan program nasional ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan informasi demi menjaga keadilan dan keakuratan dalam penyampaian berita kepada publik.

  1. PROGRAM BERLANDASKAN INSTRUKSI PRESIDEN, BAGIAN DARI RENCANA KERJA NASIONAL

Pembangunan koperasi Merah Putih bukanlah kegiatan yang dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar hukum. Sebaliknya, program ini diatur dengan jelas dan terstruktur melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Pertama-tama, terdapat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini memberikan landasan strategis yang kuat untuk mempercepat pembentukan koperasi di setiap pelosok desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan secara lebih terarah, Kementerian Sekretariat Negara juga telah menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang memberikan arahan khusus mengenai percepatan pembangunan fisik, seperti gerai, pergudangan, dan perlengkapan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa program ini bukanlah inisiatif mandiri semata, melainkan bagian integral dari rencana kerja nasional yang dirancang untuk mendukung program Cipta Desa.

  1. ASPEK PERIZINAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN: PENYESUAIAN DENGAN KONTEKS PROGRAM NASIONAL

Beberapa pernyataan dalam pemberitaan yang menyebutkan tentang tidak adanya plang proyek, ketiadaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang memadai perlu ditanggapi dengan sudut pandang yang realistis dan mempertimbangkan konteks program nasional yang berskala besar dan padat karya desa.

Mengenai plang proyek dan transparansi informasi: Memang benar bahwa secara ideal, plang proyek harus dipasang sesuai dengan standar umum yang berlaku untuk setiap proyek. Namun, dalam konteks program nasional padat karya desa seperti ini, pelaksanaan seringkali dilakukan secara bertahap, dan tahap awal persiapan fisik terkadang membutuhkan penyesuaian. Meskipun demikian, transparansi data anggaran dan sumber pendana program akan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku bagi semua badan publik.

Mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Tidak dapat disangkal bahwa setiap bangunan gedung seharusnya memiliki PBG sebelum pembangunan fisik dimulai. Perlu dicatat bahwa pihak daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memang bertanggung jawab untuk memproses PBG tersebut. Dalam program pembangunan yang berskala besar dan mendesak seperti ini, proses administratif untuk mendapatkan PBG dapat berjalan paralel dengan pekerjaan awal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan keamanan dan kualitas pembangunan.

Mengenai Alat Pelindung Diri (APD): Aspek keselamatan kerja adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, dalam konteks padat karya desa yang melibatkan masyarakat lokal, standardisasi pelaksanaan seringkali menyesuaikan keadaan dan kondisi lapangan, sambil tetap disupervisi secara ketat oleh instansi terkait seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan secara real-time dan sesuai dengan standar keselamatan kerja nasional.

  1. TUJUAN STRATEGIS: MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DESA

Pemberitaan yang hanya fokus pada kekurangan teknis tanpa melihat tujuan strategis besar program ini cenderung menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik. Padahal, program koperasi Merah Putih ditujukan untuk menjadi pusat ekonomi desa yang berperan penting dalam memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

Dalam pelaksanaan di Kabupaten Mukomuko, penyiapan lahan untuk pembangunan koperasi telah dipastikan “clear and clean” dari segi legalitas hak tanah, sehingga tidak ada masalah yang akan muncul di kemudian hari. Selain itu, TNI dan pihak insan pers juga bekerja sama dengan sinergi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan transparan, efektif, dan dapat diawasi secara publik. Semua hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa program ini bukanlah proyek “tanpa aturan”, melainkan program strategis yang terpadu dan dikawal bersama oleh berbagai pihak.

  1. KESIMPULAN: KEKURANGAN TEKNIS SEBAGAI MASUKAN, BUKAN ALASAN UNTUK MEREMEHKAN TUJUAN BESAR

Jika dilihat secara menyeluruh, memang terdapat beberapa catatan teknis di lapangan, seperti masalah plang proyek, PBG, dan APD. Namun, hal ini seharusnya tidak dipolitisasi dan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang besar tanpa mempertimbangkan konteks program nasional yang sedang berjalan secara bertahap dan terkendali.

Program koperasi Merah Putih adalah program yang sangat besar, yang akan dibangun di ribuan titik di seluruh Indonesia. Proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal. Oleh karena itu, program ini bukanlah proyek biasa yang dapat dinilai hanya dari satu foto atau satu sudut pandang saja.

Jika memang terdapat kekurangan teknis di lapangan, hal itu lebih baik dijadikan sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa depan, bukan dijadikan alasan untuk meremehkan tujuan besar program ini: memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang maju dari desa. (Tim Red)

Gubernur Helmi Hasan Tegaskan Pembenahan Infrastruktur Olahraga saat Pelantikan KONI Bengkulu

PROVINSI BENGKULU|oleh

Bengkulu, Mitrapublik.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah melalui pembenahan infrastruktur dan penguatan cabang olahraga unggulan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, saat menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu masa bakti 2025–2029 di Gedung Daerah Bengkulu, Senin (15/12).

Dalam sambutannya, Helmi Hasan menekankan bahwa langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah membenahi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbukti melahirkan prestasi. Menurutnya, fasilitas yang berkontribusi langsung terhadap capaian atlet harus menjadi prioritas untuk dirawat dan ditingkatkan.

Ia mencontohkan prestasi cabang olahraga sepak bola Bengkulu yang berhasil menorehkan capaian nasional dengan menjuarai Liga 4 Indonesia. Prestasi tersebut, kata Helmi, tidak boleh berhenti pada kemenangan semata, melainkan harus diikuti dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Infrastruktur yang sudah melahirkan prestasi harus kita rawat dan tingkatkan. Sepak bola Bengkulu sudah membuktikan diri di level nasional, maka fasilitasnya wajib kita perbaiki dan lengkapi. Insyaallah pada tahun 2026 Stadion Semarak akan kita rehabilitasi,” tegas Helmi Hasan.

Selain sepak bola, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkomitmen mempercepat revitalisasi Kolam Renang Rafflesia milik pemerintah daerah. Helmi menilai kolam renang tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan atlet cabang olahraga akuatik sekaligus sebagai venue penyelenggaraan kejuaraan.

“Perbaikan Kolam Renang Rafflesia menjadi prioritas agar atlet kita memiliki tempat latihan yang layak dan berstandar,” ujarnya.

Ke depan, Helmi Hasan menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama KONI Provinsi Bengkulu akan menyusun skala prioritas cabang olahraga unggulan yang dinilai memiliki peluang besar untuk berprestasi di tingkat nasional. Pendekatan ini dilakukan agar pembinaan atlet dan alokasi anggaran lebih fokus, terukur, dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa berjalan tanpa fokus. Cabang olahraga unggulan akan kita perkuat secara serius agar Bengkulu semakin maju, berprestasi, dan berkembang di bidang olahraga,” katanya.

Pelantikan pengurus KONI Provinsi Bengkulu tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Pada kesempatan itu, Marciano Norman secara resmi menetapkan Teuku Zulkarnain sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu periode 2025–2029.

Dalam arahannya, Marciano Norman menekankan pentingnya konsolidasi organisasi serta pembinaan atlet dan cabang olahraga yang dirancang secara terencana dan berkelanjutan.

“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan proses panjang, kepemimpinan yang solid, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi KONI Bengkulu ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu terpilih, Teuku Zulkarnain, menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk langsung bekerja dengan fokus utama pada peningkatan prestasi atlet. Ia juga menegaskan komitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah, cabang olahraga, serta KONI provinsi lain.

“Kami akan memprioritaskan pembinaan atlet dan penguatan cabang olahraga. Bengkulu juga terbuka untuk berkolaborasi, termasuk dengan Sumatera Barat. Jika Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 dapat digelar bersama, ini akan menjadi sejarah dan kebanggaan bagi kedua provinsi,” katanya.

Momentum pelantikan tersebut sekaligus menguatkan wacana kolaborasi Bengkulu–Sumatera Barat sebagai tuan rumah bersama PON 2032. Wacana ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga daerah sekaligus mengangkat nama Bengkulu di kancah olahraga nasional.

KONI Bengkulu Genjot Kompetensi Pelatih, Targetkan Lolos 25 Besar PON 2028

PROVINSI BENGKULU|oleh

Bengkulu, Mitrapublik.id – Menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu semakin fokus memperkuat persiapan. Tidak hanya membina para atlet unggulan, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelatih kini menjadi prioritas utama dalam masa bakti 2025–2029.

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penyelenggaraan workshop dan pelatihan intensif bagi para pelatih. Saat ini, KONI Bengkulu tengah menggelar National Strength and Conditioning Course Beginner Level 2025 yang diikuti puluhan pelatih dari berbagai cabang olahraga.

Sekretaris Umum KONI Provinsi Bengkulu, Mery Astuti, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pelatih merupakan agenda strategis yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki dua target besar: menjadi tuan rumah bersama PON XXIII tahun 2032 dan menembus peringkat 25 besar pada PON XXII tahun 2028.

“PON 2028, medali emas harga mati,” tegas Mery saat membuka pelatihan di Hotel Two K–Azana Style, Senin (10/12/25). Ia juga mengungkapkan bahwa pelatihan ini digelar dalam tiga gelombang dan gelombang yang berlangsung pada Rabu merupakan putaran kedua.

Kegiatan yang diikuti sedikitnya 150 pelatih dari berbagai cabang olahraga ini menghadirkan instruktur profesional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kehadiran tenaga ahli tersebut diharapkan mampu memperkaya wawasan dan meningkatkan kemampuan teknis para pelatih.

Melalui langkah sistematis dan terukur ini, KONI Bengkulu optimistis dapat memperkuat fondasi prestasi olahraga daerah. Persiapan matang tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi PON 2028 sekaligus mempersiapkan diri menuju proses bidding tuan rumah PON 2032. (adv)

Lewat Pelatihan Nasional, KONI Bengkulu Perkuat Fondasi Pembinaan Atlet Berprestasi

PROVINSI BENGKULU|oleh

Bengkulu, Mitrapublik.id – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan prestasi atlet Bengkulu di berbagai ajang olahraga, baik di tingkat regional maupun nasional. Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan National Strength and Conditioning Course Beginner Level 2025 yang digelar pada Selasa, 5 Desember 2025.

Kegiatan pelatihan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata keseriusan KONI Bengkulu dalam memperkuat fondasi pembinaan olahraga daerah. Teuku Zulkarnain menilai bahwa peningkatan prestasi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Menurutnya, pembinaan atlet tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. KONI Bengkulu, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk memperkuat sistem latihan atlet, meningkatkan kualitas sumber daya pelatih, serta membuka ruang yang lebih luas bagi atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan sebagai sarana pengembangan kemampuan dan mental bertanding.

“Kami memiliki komitmen yang kuat. KONI Bengkulu harus menjadi rumah besar bagi atlet, tempat mereka tumbuh, berkembang, dan meraih prestasi. Setiap even olahraga adalah peluang berharga yang harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Teuku Zulkarnain dalam sambutannya.

Ia menambahkan, pelatihan seperti National Strength and Conditioning Course memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pelatih, khususnya dalam aspek fisik dan kondisi atlet. Dengan pelatih yang memiliki kompetensi memadai, diharapkan proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih profesional dan berbasis ilmu pengetahuan olahraga modern.

Teuku Zulkarnain juga menekankan pentingnya sinergi antara KONI, cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Menurutnya, keberhasilan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu atlet, tetapi juga pada sistem pembinaan yang solid dan dukungan manajemen yang baik.

“Prestasi itu hasil kerja kolektif. Ketika semua pihak bergerak searah, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga kompetisi, maka hasilnya akan terlihat. Bengkulu memiliki potensi besar yang selama ini belum tergali secara optimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap Bengkulu ke depan mampu melahirkan generasi baru atlet berprestasi yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat regional, tetapi juga tampil membanggakan di ajang nasional bahkan internasional. Dengan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan, ia optimistis Bengkulu dapat mencetak atlet-atlet unggulan di berbagai cabang olahraga.

“Kita ingin Bengkulu dikenal sebagai provinsi yang melahirkan atlet hebat dan berkarakter. Ini memang perjalanan panjang, tetapi dengan kerja keras, kebersamaan, dan komitmen yang kuat, saya yakin target tersebut dapat kita capai,” pungkasnya.

Melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga, KONI Bengkulu berharap prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat dan memberikan kebanggaan bagi masyarakat Bengkulu.(adv)

Pemkab Bengkulu Tengah Peringati Hari Guru Nasional, HUT PGRI, dan HUT KORPRI dengan Upacara Khidmat

BENGKULU TENGAH|oleh

Bengkulu Tengah, Mitrapublik.id – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 PGRI, dan HUT Ke-54 KORPRI bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah, Kamis (27/11/2025).
 
Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Bengkulu Tengah, Pj Sekda Ayatul Mukhtadin, S.H., Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ibunda Guru Kabupaten Bengkulu Tengah Dr. Susilo Damarini Rachmat, SKM., MPH., Ketua DWP Asmariyani Ayatul, para Kepala OPD, Ketua PGRI, para ASN dan guru se-lingkup Kabupaten Bengkulu Tengah, serta undangan lainnya.
 
Dalam amanatnya, Bupati Rachmat Riyanto menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru dan ASN yang telah mengabdikan diri tanpa lelah untuk kemajuan daerah.
 
“Momentum peringatan ini menjadi titik bagi kita untuk terus menambah semangat bekerja sungguh-sungguh memajukan masyarakat Bengkulu Tengah. Insyaallah ke depan apa yang kita cita-citakan akan terwujud: menjadikan Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
 
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada guru-guru yang memasuki masa purna bakti, seremonial penyerahan piala Juara 1 Turnamen Bola Voli Putra antar PGRI Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Bengkulu dalam rangka perayaan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-80 PGRI Tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang, serta pemotongan tumpeng.
 
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap momentum peringatan tiga hari besar ini semakin memperkuat sinergi antara guru, ASN, dan seluruh unsur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sekaligus membangun generasi unggul yang berkarakter.

Gubernur Bengkulu Lantik Dra. Elva Hartati Sebagai Komisaris Non Independen Bank Bengkulu Periode 2025–2029

Bengkulu|oleh

‎Bengkulu, Mitrapublik.id – Bertempat di Aula Moechtar Azehari Graha bank bengkulu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang turut dihadiri oleh bank bjb sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bapak Muyana sebagai Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb serta seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota sebagai pemegang saham bank bengkulu. Pada agenda RUPS LB disampaikan hasil penetapan Komisaris Non Independen terpilih yaitu Sdr. Dra. Elva Hartati, S.IP.
‎
‎Setelah melaksanakan RUPS LB Gubernur Bengkulu secara langsung melantik Dra. Elva Hartati, S.IP sebagai komisaris Non Independen bank bengkulu untuk periode 2025-2029. Pelantikan ini dilaksanakan setelah terbitnya salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-160/D.03/2025 tanggal 24 September 2025 tentang hasil penilainan Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dra. Elva Hartati, S.IP.
‎
‎Berdasarkan hasil RUPSLB sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, diumumkan pembukaan untuk posisi Komisaris dan Direksi bank bengkulu, salah satunya ditetapkannya Sdri. Elva Hartati dan Sdr. Andaru Pranata sebagai calon Komisaris Non Independen bank bengkulu, setelah adanya calon yang memenuhi syarat dan selesainya tahapan fit and proper test, maka dilakukan pelantikan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan Sdr. Elva Hartati sebagai Komisaris non independen terpilih.
‎
‎Selain itu juga, dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu menegaskan bahwa penunjukan komisaris baru merupakan amanah besar yang menuntut kesungguhan, keteladanan, serta komitmen kuat dalam menjaga arah kebijakan perusahaan. Fungsi pengawasan harus dilakukan secara objektif, bersikap independen, dan berpihak pada kepentingan perusahaan dan masyarakat Bengkulu.
‎
‎Dengan dilantiknya komisaris yang baru, dapat memperkuat struktur manajemen bank bengkulu serta sinergi dan harmonis antara Komisaris dan Direksi akan mempercepat langkah bank bengkulu menjadi bank daerah yang modern, profesional dan kompetitif.
‎
‎”Selain itu pengawasan terhadap kemajuan bank bengkulu dapat berjalan secara optimal dan memastikan arah kebijakan pelaksanaan operasional bank bengkulu tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan memenuhi tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) mencakup transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja bank bengkulu,” ujar Helmi.
‎
‎Gubernur Bengkulu juga mengingatkan bank bengkulu untuk terus meningkatkan kualitas layanan, transformasi digital, memperkuat manajemen risiko, menjaga kesehatan keuangan perusahaan, serta memprioritaskan layanan yang cepat, bersih dan terpercaya. bank bengkulu sebagai bank daerah kebanggaan masyarakat Bengkulu harus bertekad menjadi lebih baik, bukan hanya dari profit namun dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi Bengkulu. (ADV)

Gubernur Helmi Hasan Lantik Riduan sebagai Komisaris Independen Bank Bengkulu

Bengkulu|oleh

Bengkulu, Mitrapublik.id — Dalam upaya memperkuat struktur kepemimpinan dan tata kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu), Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melantik Drs. Riduan, S.IP., M.Si. sebagai Komisaris Independen Bank Bengkulu, Senin (20/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa Bank Bengkulu merupakan salah satu aset kebanggaan masyarakat Bengkulu. Sebagai bank daerah milik bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, Bank Bengkulu memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perbankan saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita berada pada era kompetisi terbuka, era digitalisasi perbankan, serta masa di mana transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci utama keberhasilan lembaga keuangan,” ujar Helmi.

Menurutnya, keberadaan Komisaris Independen memiliki peran penting, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga independensi, pengawal tata kelola, serta penyeimbang antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat.

“Saya percaya, dengan pengalaman, integritas, dan komitmen yang dimiliki Bapak Riduan, beliau akan mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Kehadirannya akan memberikan warna baru dalam memperkuat profesionalisme dan kinerja Bank Bengkulu,” sambung Helmi.

Helmi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama seluruh bupati dan wali kota sebagai pemegang saham memiliki visi yang sama, yakni menjadikan Bank Bengkulu sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat, terpercaya, dan berdaya saing.

“Bank Bengkulu harus terus memperkuat tata kelola dan integritas, karena hanya dengan manajemen yang bersih dan profesional kepercayaan publik akan tumbuh,” tegasnya.

Ia juga mendorong peningkatan inovasi dan digitalisasi layanan perbankan agar Bank Bengkulu mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap relevan di tengah persaingan industri keuangan.

Dengan sinergi antara Bank Bengkulu, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Helmi optimistis Bank Bengkulu akan menjadi ikon kemajuan ekonomi daerah sekaligus kebanggaan masyarakat Bengkulu.

“Bank Bengkulu harus hadir untuk membantu rakyat, mendukung pelaku UMKM, memfasilitasi ekonomi desa, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan inklusif. Karena yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan,” tutup Helmi.

Bupati Kaur Dukung Penuh Peluncuran Sekolah Rakyat 15 Agustus Mendatang

KAUR|oleh

Kaur, Mitrapublik.id – Bupati Kaur menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat gagasan Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yaitu program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Yang akan mulai beroperasi 15 Agustus mendatang.

Dukungan tersebut disampaikan langsung di ruang kerjanya saat menerima audiensi dari Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Syam Wuryani bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, S. Hut. Yang Turut dihadiri Sekda Kaur Ir. Herwan MSc, PIC Sekolah Rakyat M. Jarnawi M. Pd serta sejumlah Kepala OPD terkait lainnya.Rabu(06/08/2025)

“Kami sangat mendukung penuh program Sekolah Rakyat ini. ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat yang belum tersentuh akses pendidikan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Kaur siap bersinergi untuk memastikan program ini berjalan sukses dan memberi manfaat besar”, Ujar Bupati.

Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah percontohan nasional program Sekolah Rakyat. Salah satu lokasi yang telah diverifikasi adalah SMAN 11 Padang Petron. Dengan target operasional pertengahan Agustus 2025.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan sekedar wacana, melainkan sudah mulai diwujudkan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas pendidikan memadai.

Syam Wuryani perwakilan dari Kementrian Sosial RI mengatakan bahwa tujuan audiensi ini terkait dukungan Bupati dan rencana launching Sekolah Rakyat yang akan diselenggarakan 15 Agustus mendatang.

Ia menjelaskan rehabilitasi gedung Sekolah Rakyat SMAN 11 yang akan ditempati sudah mencapai 80℅ dan baru 94 anak yang terdaftar.

“Target anak Sekolah Rakyat adalah 100 siswa. Saat ini sudah terdaftar 94 anak, sisanya sedang dalam proses pendataan dan verifikasi.
Alhamdulillah bapak bupati dan jajarannya memberikan dukungan penuh”, kata Syam

Selain itu pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kaur, “Kita ucapkan terima kasih kepada Pemda Kaur yang sudah berupaya dapat bekerjasama dengan baik sehingga proses Sekolah Rakyat ini bisa berjalan”, ucap Syam Wuryani.

“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur”, tegasnya.(Kasim)

Bupati Kaur Sambut Baik Kunjungan Kerja Kapolda Bengkulu Tahun 2025

KAUR|oleh

Kaur, Mitrapublik.id – Selain disambut baik oleh Kapolres Kaur AKBP Yuriko Fernanda SH, SIK, MH Kunjungan Kerja (Kunker) Kapolda Bengkulu juga disambut baik oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi, S. Sos MAP bersama jajaran Forkopimda lainnya, Selasa 5 Agustus 2025.

Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih kepada Kapolda Bengkulu beserta PJU Polda yang melangsungkan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kaur.

“Terimakasih atas perhatian Bapak Kapolda untuk Kabupaten Kaur, semoga kerjasama dalam membangun Kabupaten Kaur bisa berjalan lancar. Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat sekaligus menjalin hubungan silaturahmi dan kerjasama yang erat antara Pemerintah Daerah dengan POLRI”, Ujar Bupati

Dalam Kujungan Kerjanya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono SIK MSi memberikan apresiasi atas hubungan dan koordinasi antara Polres Kaur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Kapolda Bengkulu juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Bupati Kaur yang telah mensupport Polres Kaur dengan memberikan bantuan anggaran untuk pembangunan Gedung Command Center yang ia resmikan.

“Semoga sinergi antara Polres Kaur dan Pemerintah Daerah terus berlanjut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kaur”, kata Kapolda

Dalam kesempatan tersebut selain meresmikan Gedung Command Center Polres Kaur, Kapolda Bengkulu juga melakukan pemberian tali asih kepada tiga personil Polres Kaur yang sakit menahun, sekaligus penanaman pohon, pelepasan burung endemik, pelepasan bibit lele, peninjauan lokasi P2L bhayangkari cabang Kaur, serta pengecekan ranmor, senjata api, ruangan penjagaan dan ruangan SPKT.

Kapolda Bengkulu menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan Polres dan Polsek dalam melakukan pelayanan ke masyarakat serta mendukung kebijakan Presiden RI terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mengapresiasi hubungan baik antara Kepolisian Kaur dan Forkopimda Kabupaten Kaur. (Kasim)

Pemerintah Kabupaten Kaur Gelar Rapat Persiapan Menyambut HUT ke-22 pada 23 Mei 2025

KAUR|oleh

Kaur, Mitrapublik.id – Pemerintah Kabupaten Kaur melaksanakan rapat persiapan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22, yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2025. Rapat ini berlangsung di Aula Lantai II Setda Kaur pada Rabu, 30 April 2025.

Rapat persiapan dipimpin oleh Sekda Kaur Dr. Drs. Ersan Syahfiri, M.M., yang didampingi oleh Asisten II Lianto, S.P., Staf Ahli, Kepala Badan Kesbangpol Kaur Usadi Dinata, S.Pd, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, dan Kabid Pemda Kaur.

Dalam sambutannya, Sekda Ersan Syahfiri menyatakan bahwa tujuan rapat awal ini adalah untuk memfinalkan Surat Keputusan (SK) panitia sehingga dapat diidentifikasi siapa saja yang akan menjadi panitia, ketua, dan koordinator kegiatan berdasarkan saran dan masukan dari masing-masing OPD.

Selain upacara HUT Kabupaten Kaur ke-22, rencananya juga akan diadakan syukuran rakyat yang akan dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Kaur. “HUT Kabupaten Kaur ke-22 akan dimeriahkan dengan syukuran rakyat serta lomba bola voli dan sepak takraw yang sesuai dengan aturan,” ungkap Sekda.

Sekda menambahkan bahwa dalam rapat ini telah ditentukan panitia, ketua, dan koordinator, yang kemudian akan dicatat oleh notulen. Selanjutnya, Badan Kesbangpol Kabupaten Kaur akan mengajukan SK kepada Bupati Kaur dalam waktu dua atau tiga hari ke depan, untuk menetapkan siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas mereka.

“Surat Keputusan (SK) ini diharapkan sudah rampung, dan pada tanggal 7 atau 8 Mei 2025, kita akan mengadakan rapat perseksi masing-masing koordinator untuk memetakan kegiatan dan merencanakan aksi masing-masing,” jelas Sekda.

Lebih lanjut, pada tanggal 15 Mei 2025, akan dilakukan rapat finalisasi. Kegiatan yang direncanakan tidak banyak. Pertama, upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 di Lapangan Merdeka Kota Bintuhan. Selanjutnya, akan ada rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kaur, dan syukuran yang digagas oleh Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, M.AP di Rumah Dinas Bupati Kaur.

“Acara syukuran rakyat di rumah dinas sebelum upacara HUT Kabupaten Kaur ke-22 harus dipersiapkan dengan matang. Kami telah menekankan pada seksi hiburan rakyat untuk merencanakan personel yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Jika memungkinkan, kami akan mengundang lembaga adat untuk berpartisipasi, barangkali ada hal-hal dari mereka yang perlu disorot,” tambah Sekda.

Dalam rangka acara tahunan ini, Sekda menantikan laporan dari teman-teman di seksi hiburan. (KASIM)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.