Solo, Mitrapublik.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Gibran (LG) Provinsi Bengkulu resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan yang digelar di Aula The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/4/2026).
SK diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait, kepada Ketua DPW Laskar Gibran Provinsi Bengkulu, Ujang Kusnadi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang hadir sebagai pelindung acara. Kehadiran tokoh nasional ini mempertegas pentingnya konsolidasi organisasi dalam memperkuat semangat kebangsaan.
Dalam keterangannya, Ujang Kusnadi menyampaikan terima kasih kepada DPP Laskar Gibran atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin DPW Bengkulu.
“Terima kasih kepada DPP Laskar Gibran atas amanah ini. Kami siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujar Ujang.
Ia juga mengapresiasi DPW Laskar Gibran Jawa Tengah selaku tuan rumah, sehingga kegiatan berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan.
Lebih lanjut, Ujang menegaskan bahwa DPW Laskar Gibran Bengkulu akan segera melakukan konsolidasi internal dan koordinasi lintas daerah guna memperkuat struktur organisasi.
“Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dan mempersiapkan pelantikan 10 DPD Laskar Gibran di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu,” tegasnya.
Penyerahan SK ini menjadi langkah awal bagi DPW Laskar Gibran Bengkulu untuk bergerak lebih aktif membangun jaringan organisasi serta berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kebangsaan di daerah.
Bengkulu, Mitrapublik.id – Dalam rangka menghidupkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mendorong perputaran ekonomi selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Laskar Gibran Bengkulu menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil kepada masyarakat di Simpang Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, Rabu (11/3/2026). Takjil yang dibagikan kepada para pengendara dan warga tersebut dibeli langsung dari para pelaku UMKM setempat.
Ketua DPW Laskar Gibran Bengkulu, Ujang Kusnadi, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkenalkan keberadaan relawan Laskar Gibran kepada masyarakat sekaligus mempererat kedekatan dengan warga. Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk berbagi sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong.
“Momentum Ramadan ini kami manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus membantu pelaku UMKM dengan membeli produk mereka untuk dibagikan kepada warga,” ujar Ujang Kusnadi di sela kegiatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum IV DPP Laskar Gibran yang membidangi UMKM dan ekonomi, Hendri Simanjuntak, menjelaskan bahwa relawan Laskar Gibran memiliki sejumlah program yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terkait digitalisasi, penguasaan teknologi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Ia menyebutkan, penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang teknologi dan digital diharapkan dapat membuka peluang kerja baru serta mendukung target penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan sebagaimana pernah disampaikan dalam kampanye. “Relawan Laskar Gibran hadir untuk mendorong masyarakat agar siap menghadapi perkembangan teknologi dan ekonomi digital,” jelasnya.
Selain aktif di media sosial untuk menyerap aspirasi masyarakat, Laskar Gibran juga terus melakukan berbagai kegiatan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Kegiatan berbagi takjil tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan relawan dengan masyarakat.
Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak kegiatan ini adalah Ririn, penjual dari outlet Es Teler Sultan. Ia mengaku senang karena dagangannya diborong oleh relawan Laskar Gibran untuk dibagikan kepada masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut sangat membantu pelaku usaha kecil selama Ramadan.
“Saya senang sekali karena dagangan kami diborong untuk dibagikan sebagai takjil. Kegiatan seperti ini tentu sangat membantu kami para pelaku UMKM,” ujar Ririn.
Bengkulu Tengah, Mitrapublik.id – Bupati Bengkulu Tengah Drs. Rachmat Riyanto,S.T., M.AP., menghadiri langsung acara pelantikan Komisioner Non Independen Bank Bengkulu, Andaru Pranata, yang dilantik oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan.
Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, mulai dari para bupati dan wali kota, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, jajaran pimpinan tinggi Bank Bengkulu, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi dan lembaga keuangan yang berlangsung di Aula Kantor Utama Bank Bengkulu. Minggu (8/3/2026)
Kehadiran Bupati Bengkulu Tengah dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan tata kelola dan kinerja Bank Bengkulu sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu menyampaikan harapan agar Komisioner Non Independen yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu memperkuat tata kelola perusahaan yang baik di tubuh Bank Bengkulu.
” Kita harus dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dengan adanya pimpinan komisioner bank Bengkulu yang baru di lantik diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam tata kelola perbankan sehingga masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif,” ungkapnya
Sementara itu, Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto mengucapkan selamat kepada Andaru Pranata atas amanah baru yang diemban. Ia berharap dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Andaru Pranata dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Bank Bengkulu serta memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pembangunan di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
Acara pelantikan tersebut berlangsung penuh keakraban dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (adv)
Jakarta, Mitrapublik.id – Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Sirait, bersama jajaran pengurus melakukan silaturahmi sekaligus diskusi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi serta membahas berbagai program strategis organisasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Leonardo Sirait menyampaikan komitmen Laskar Gibran untuk terus mengawal implementasi program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi kreatif, serta kaderisasi kepemimpinan sebagai bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Laskar Gibran juga memaparkan sejumlah inovasi program berbasis digital yang dirancang untuk membuka peluang kerja dan memberdayakan masyarakat.
Beberapa program tersebut antara lain pengembangan ekosistem Lumbung Kita, Laundry Kita, AntarKita, dan KEPUL yang difokuskan pada penguatan sektor ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta layanan logistik berbasis teknologi.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik berbagai inisiatif yang disampaikan. Ia mengapresiasi peran aktif Laskar Gibran dalam mendorong partisipasi generasi muda serta kontribusinya dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah.
Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif.
Silaturahmi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Laskar Gibran untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bengkulu, Mitrapublik.id — Ketua Laskar Gibran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Bengkulu, Ujang Kusnadi, menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas nasional serta menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ujang Kusnadi menilai kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah membawa Polri ke arah yang lebih profesional, modern, dan terpercaya. Menurutnya, berbagai program transformasi yang dijalankan Kapolri menunjukkan kesungguhan institusi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban secara berkeadilan.“Polri merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Polri berada di bawah komando Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara,” ujar Ujang di kediamannya, Jumat (30/1/2026).Ia menambahkan, penegasan posisi Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menghindari polemik yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurut Ujang, kejelasan garis komando akan memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.Lebih lanjut, Ujang Kusnadi mengajak seluruh pihak untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menekankan pentingnya dukungan moral dan kepercayaan kepada Polri agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal, khususnya dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.“Laskar Gibran DPW Provinsi Bengkulu siap mendukung langkah-langkah Kapolri dalam memperkuat reformasi internal Polri. Kami percaya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mampu menjaga marwah institusi serta menegakkan hukum secara adil dan humanis,” katanya.Ujang juga berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, Polri dapat semakin dicintai masyarakat dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mukomuko, Mitrapublik.id – Senin, (29 Desember 2025). Kami menghargai peran krusial yang dimainkan oleh media massa dan masyarakat luas dalam mengawasi jalannya pembangunan di seluruh negeri. Namun, dalam beberapa pemberitaan terkait program pembangunan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terkesan adanya fokus pada satu aspek tertentu tanpa disertai konteks penuh mengenai aturan, dasar hukum, dan dinamika pelaksanaan program nasional ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan informasi demi menjaga keadilan dan keakuratan dalam penyampaian berita kepada publik.
PROGRAM BERLANDASKAN INSTRUKSI PRESIDEN, BAGIAN DARI RENCANA KERJA NASIONAL
Pembangunan koperasi Merah Putih bukanlah kegiatan yang dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar hukum. Sebaliknya, program ini diatur dengan jelas dan terstruktur melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Pertama-tama, terdapat Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini memberikan landasan strategis yang kuat untuk mempercepat pembentukan koperasi di setiap pelosok desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan secara lebih terarah, Kementerian Sekretariat Negara juga telah menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang memberikan arahan khusus mengenai percepatan pembangunan fisik, seperti gerai, pergudangan, dan perlengkapan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa program ini bukanlah inisiatif mandiri semata, melainkan bagian integral dari rencana kerja nasional yang dirancang untuk mendukung program Cipta Desa.
ASPEK PERIZINAN DAN PELAKSANAAN LAPANGAN: PENYESUAIAN DENGAN KONTEKS PROGRAM NASIONAL
Beberapa pernyataan dalam pemberitaan yang menyebutkan tentang tidak adanya plang proyek, ketiadaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang memadai perlu ditanggapi dengan sudut pandang yang realistis dan mempertimbangkan konteks program nasional yang berskala besar dan padat karya desa.
Mengenai plang proyek dan transparansi informasi: Memang benar bahwa secara ideal, plang proyek harus dipasang sesuai dengan standar umum yang berlaku untuk setiap proyek. Namun, dalam konteks program nasional padat karya desa seperti ini, pelaksanaan seringkali dilakukan secara bertahap, dan tahap awal persiapan fisik terkadang membutuhkan penyesuaian. Meskipun demikian, transparansi data anggaran dan sumber pendana program akan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku bagi semua badan publik.
Mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Tidak dapat disangkal bahwa setiap bangunan gedung seharusnya memiliki PBG sebelum pembangunan fisik dimulai. Perlu dicatat bahwa pihak daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memang bertanggung jawab untuk memproses PBG tersebut. Dalam program pembangunan yang berskala besar dan mendesak seperti ini, proses administratif untuk mendapatkan PBG dapat berjalan paralel dengan pekerjaan awal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan keamanan dan kualitas pembangunan.
Mengenai Alat Pelindung Diri (APD): Aspek keselamatan kerja adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, dalam konteks padat karya desa yang melibatkan masyarakat lokal, standardisasi pelaksanaan seringkali menyesuaikan keadaan dan kondisi lapangan, sambil tetap disupervisi secara ketat oleh instansi terkait seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan secara real-time dan sesuai dengan standar keselamatan kerja nasional.
TUJUAN STRATEGIS: MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DESA
Pemberitaan yang hanya fokus pada kekurangan teknis tanpa melihat tujuan strategis besar program ini cenderung menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik. Padahal, program koperasi Merah Putih ditujukan untuk menjadi pusat ekonomi desa yang berperan penting dalam memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Dalam pelaksanaan di Kabupaten Mukomuko, penyiapan lahan untuk pembangunan koperasi telah dipastikan “clear and clean” dari segi legalitas hak tanah, sehingga tidak ada masalah yang akan muncul di kemudian hari. Selain itu, TNI dan pihak insan pers juga bekerja sama dengan sinergi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan transparan, efektif, dan dapat diawasi secara publik. Semua hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa program ini bukanlah proyek “tanpa aturan”, melainkan program strategis yang terpadu dan dikawal bersama oleh berbagai pihak.
KESIMPULAN: KEKURANGAN TEKNIS SEBAGAI MASUKAN, BUKAN ALASAN UNTUK MEREMEHKAN TUJUAN BESAR
Jika dilihat secara menyeluruh, memang terdapat beberapa catatan teknis di lapangan, seperti masalah plang proyek, PBG, dan APD. Namun, hal ini seharusnya tidak dipolitisasi dan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang besar tanpa mempertimbangkan konteks program nasional yang sedang berjalan secara bertahap dan terkendali.
Program koperasi Merah Putih adalah program yang sangat besar, yang akan dibangun di ribuan titik di seluruh Indonesia. Proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal. Oleh karena itu, program ini bukanlah proyek biasa yang dapat dinilai hanya dari satu foto atau satu sudut pandang saja.
Jika memang terdapat kekurangan teknis di lapangan, hal itu lebih baik dijadikan sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa depan, bukan dijadikan alasan untuk meremehkan tujuan besar program ini: memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang maju dari desa. (Tim Red)
Bengkulu, Mitrapublik.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah melalui pembenahan infrastruktur dan penguatan cabang olahraga unggulan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, saat menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu masa bakti 2025–2029 di Gedung Daerah Bengkulu, Senin (15/12).
Dalam sambutannya, Helmi Hasan menekankan bahwa langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah membenahi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbukti melahirkan prestasi. Menurutnya, fasilitas yang berkontribusi langsung terhadap capaian atlet harus menjadi prioritas untuk dirawat dan ditingkatkan.
Ia mencontohkan prestasi cabang olahraga sepak bola Bengkulu yang berhasil menorehkan capaian nasional dengan menjuarai Liga 4 Indonesia. Prestasi tersebut, kata Helmi, tidak boleh berhenti pada kemenangan semata, melainkan harus diikuti dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Infrastruktur yang sudah melahirkan prestasi harus kita rawat dan tingkatkan. Sepak bola Bengkulu sudah membuktikan diri di level nasional, maka fasilitasnya wajib kita perbaiki dan lengkapi. Insyaallah pada tahun 2026 Stadion Semarak akan kita rehabilitasi,” tegas Helmi Hasan.
Selain sepak bola, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkomitmen mempercepat revitalisasi Kolam Renang Rafflesia milik pemerintah daerah. Helmi menilai kolam renang tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan atlet cabang olahraga akuatik sekaligus sebagai venue penyelenggaraan kejuaraan.
“Perbaikan Kolam Renang Rafflesia menjadi prioritas agar atlet kita memiliki tempat latihan yang layak dan berstandar,” ujarnya.
Ke depan, Helmi Hasan menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama KONI Provinsi Bengkulu akan menyusun skala prioritas cabang olahraga unggulan yang dinilai memiliki peluang besar untuk berprestasi di tingkat nasional. Pendekatan ini dilakukan agar pembinaan atlet dan alokasi anggaran lebih fokus, terukur, dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa berjalan tanpa fokus. Cabang olahraga unggulan akan kita perkuat secara serius agar Bengkulu semakin maju, berprestasi, dan berkembang di bidang olahraga,” katanya.
Pelantikan pengurus KONI Provinsi Bengkulu tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Pada kesempatan itu, Marciano Norman secara resmi menetapkan Teuku Zulkarnain sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu periode 2025–2029.
Dalam arahannya, Marciano Norman menekankan pentingnya konsolidasi organisasi serta pembinaan atlet dan cabang olahraga yang dirancang secara terencana dan berkelanjutan.
“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan proses panjang, kepemimpinan yang solid, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi KONI Bengkulu ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu terpilih, Teuku Zulkarnain, menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk langsung bekerja dengan fokus utama pada peningkatan prestasi atlet. Ia juga menegaskan komitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah, cabang olahraga, serta KONI provinsi lain.
“Kami akan memprioritaskan pembinaan atlet dan penguatan cabang olahraga. Bengkulu juga terbuka untuk berkolaborasi, termasuk dengan Sumatera Barat. Jika Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 dapat digelar bersama, ini akan menjadi sejarah dan kebanggaan bagi kedua provinsi,” katanya.
Momentum pelantikan tersebut sekaligus menguatkan wacana kolaborasi Bengkulu–Sumatera Barat sebagai tuan rumah bersama PON 2032. Wacana ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga daerah sekaligus mengangkat nama Bengkulu di kancah olahraga nasional.
Bengkulu, Mitrapublik.id – Menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu semakin fokus memperkuat persiapan. Tidak hanya membina para atlet unggulan, namun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelatih kini menjadi prioritas utama dalam masa bakti 2025–2029.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penyelenggaraan workshop dan pelatihan intensif bagi para pelatih. Saat ini, KONI Bengkulu tengah menggelar National Strength and Conditioning Course Beginner Level 2025 yang diikuti puluhan pelatih dari berbagai cabang olahraga.
Sekretaris Umum KONI Provinsi Bengkulu, Mery Astuti, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pelatih merupakan agenda strategis yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki dua target besar: menjadi tuan rumah bersama PON XXIII tahun 2032 dan menembus peringkat 25 besar pada PON XXII tahun 2028.
“PON 2028, medali emas harga mati,” tegas Mery saat membuka pelatihan di Hotel Two K–Azana Style, Senin (10/12/25). Ia juga mengungkapkan bahwa pelatihan ini digelar dalam tiga gelombang dan gelombang yang berlangsung pada Rabu merupakan putaran kedua.
Kegiatan yang diikuti sedikitnya 150 pelatih dari berbagai cabang olahraga ini menghadirkan instruktur profesional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kehadiran tenaga ahli tersebut diharapkan mampu memperkaya wawasan dan meningkatkan kemampuan teknis para pelatih.
Melalui langkah sistematis dan terukur ini, KONI Bengkulu optimistis dapat memperkuat fondasi prestasi olahraga daerah. Persiapan matang tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi PON 2028 sekaligus mempersiapkan diri menuju proses bidding tuan rumah PON 2032. (adv)
Bengkulu, Mitrapublik.id – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan prestasi atlet Bengkulu di berbagai ajang olahraga, baik di tingkat regional maupun nasional. Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan National Strength and Conditioning Course Beginner Level 2025 yang digelar pada Selasa, 5 Desember 2025.
Kegiatan pelatihan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata keseriusan KONI Bengkulu dalam memperkuat fondasi pembinaan olahraga daerah. Teuku Zulkarnain menilai bahwa peningkatan prestasi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan olahraga.
Menurutnya, pembinaan atlet tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. KONI Bengkulu, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk memperkuat sistem latihan atlet, meningkatkan kualitas sumber daya pelatih, serta membuka ruang yang lebih luas bagi atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan sebagai sarana pengembangan kemampuan dan mental bertanding.
“Kami memiliki komitmen yang kuat. KONI Bengkulu harus menjadi rumah besar bagi atlet, tempat mereka tumbuh, berkembang, dan meraih prestasi. Setiap even olahraga adalah peluang berharga yang harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Teuku Zulkarnain dalam sambutannya.
Ia menambahkan, pelatihan seperti National Strength and Conditioning Course memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pelatih, khususnya dalam aspek fisik dan kondisi atlet. Dengan pelatih yang memiliki kompetensi memadai, diharapkan proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih profesional dan berbasis ilmu pengetahuan olahraga modern.
Teuku Zulkarnain juga menekankan pentingnya sinergi antara KONI, cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Menurutnya, keberhasilan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu atlet, tetapi juga pada sistem pembinaan yang solid dan dukungan manajemen yang baik.
“Prestasi itu hasil kerja kolektif. Ketika semua pihak bergerak searah, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga kompetisi, maka hasilnya akan terlihat. Bengkulu memiliki potensi besar yang selama ini belum tergali secara optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap Bengkulu ke depan mampu melahirkan generasi baru atlet berprestasi yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat regional, tetapi juga tampil membanggakan di ajang nasional bahkan internasional. Dengan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan, ia optimistis Bengkulu dapat mencetak atlet-atlet unggulan di berbagai cabang olahraga.
“Kita ingin Bengkulu dikenal sebagai provinsi yang melahirkan atlet hebat dan berkarakter. Ini memang perjalanan panjang, tetapi dengan kerja keras, kebersamaan, dan komitmen yang kuat, saya yakin target tersebut dapat kita capai,” pungkasnya.
Melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga, KONI Bengkulu berharap prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat dan memberikan kebanggaan bagi masyarakat Bengkulu.(adv)
BengkuluTengah, Mitrapublik.id – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 PGRI, dan HUT Ke-54 KORPRI bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Tengah, Kamis (27/11/2025).
Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Bengkulu Tengah, Pj Sekda Ayatul Mukhtadin, S.H., Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ibunda Guru Kabupaten Bengkulu Tengah Dr. Susilo Damarini Rachmat, SKM., MPH., Ketua DWP Asmariyani Ayatul, para Kepala OPD, Ketua PGRI, para ASN dan guru se-lingkup Kabupaten Bengkulu Tengah, serta undangan lainnya.
Dalam amanatnya, Bupati Rachmat Riyanto menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru dan ASN yang telah mengabdikan diri tanpa lelah untuk kemajuan daerah.
“Momentum peringatan ini menjadi titik bagi kita untuk terus menambah semangat bekerja sungguh-sungguh memajukan masyarakat Bengkulu Tengah. Insyaallah ke depan apa yang kita cita-citakan akan terwujud: menjadikan Bengkulu Tengah yang maju, sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan,” tegas Bupati.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada guru-guru yang memasuki masa purna bakti, seremonial penyerahan piala Juara 1 Turnamen Bola Voli Putra antar PGRI Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Bengkulu dalam rangka perayaan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-80 PGRI Tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang, serta pemotongan tumpeng.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap momentum peringatan tiga hari besar ini semakin memperkuat sinergi antara guru, ASN, dan seluruh unsur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sekaligus membangun generasi unggul yang berkarakter.
