mitrapublik.id

JAKARTA – Mitrapublik.id – Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah. Puan bersyukur momen Lebaran kali ini situasi pandemi Covid-19 sudah melandai sehingga warga bisa pulang ke kampung halaman. Ia pun berharap momen Lebaran ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat muslim di tanah air untuk menjalin halal bihalal antar sesama.

Halal bihalal sendiri adalah istilah yang muncul setelah pertemuan antara Presiden pertama RI Soekarno dan ulama pendiri Nahdlatul Ulama, KH Abdul Wahab Hasbullah.

Puan mengisahkan, pada 1948 atau tiga tahun pasca merdeka, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa.

Para elite politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum, sementara pemberontakan terjadi di mana-mana.

Di pertengahan bulan Ramadhan tahun 1948, Bung Karno pun memanggil KH Wahab Chasbullah ke istana negara untuk dimintai pendapat dan sarannya dalam mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat.

Kemudian KH Wahab memberi saran kepada kakek Puan Maharani itu untuk menyelenggarakan silaturahim, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri.

“Mendengar saran itu, Bung Karno menyanggah dan menganggap silaturahim memang sudah biasa dilakukan umat Islam tiap lebaran,” ujar Puan, Minggu (1/5/2022).

KH Wahab pun akhirnya mengusulkan istilah halal bihalal pada Bung Karno. KH Wahab saat itu menganggap para elite politik tidak mau bersatu karena mereka saling menyalahkan.

“Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram, supaya mereka tidak punya dosa maka harus dihalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal,” ujar KH Wahab kepada Bung Karno kala itu.

Dari saran KH Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada hari raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara.

Acara silaturahim itu kemudian diberi tajuk halal bihalal.

Sejak saat itulah instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan halal bihalal, yang kemudian diikuti juga oleh masyarakat secara luas.

“Jadi, Bung Karno bergerak menyebarkan istilah halal bihalal lewat instansi pemerintah, sementara KH Wahab menggerakkan warga melalui institusi non formal,” kata Puan.

Istilah halal bihalal pun akhirnya masih terus dipakai sampai hari ini sebagai kegiatan rutin dan budaya Indonesia setiap perayaan Idul Fitri.

“Semangat yang digagas oleh KH Wahab dan Bung Karno soal halal bihalal selalu relevan untuk terus memupuk persatuan Indonesia yang penuh keberagaman,” tutur Puan.

Kota Bengkulu – mitrapublik.id – Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Arif Gunadi beserta jajaran melangsungkan salat idulfitri 1443 H/2022 di masjid kesayangan masyarakat Kota Bengkulu yakni masjid Agung At-Taqwa, Kelurahan Anggut Atas.

Pantauan dari tim Kominfo, Senin (2/5/2022), pelaksanaan salat dimulai pukul 07.00 WIB dengan diimami Kepala Kemenag Kota Bengkulu Zainal Abidin. Animo jemaah terlihat dengan penuhnya barisan salat diberbagai sudut masjid Agung At-Taqwa, bahkan ada yang harus salat di luar ruangan (halaman depan).

Usai salat, jemaah mendengarkan ceramah Idulfitri dari Rektor UIN FAS Bengkulu Zulkarnain Dali. Jemaah terlihat ada yang menggunakan masker, namun ada juga yang tidak.

Sementara saat sambutan, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengucapkan syukur atas digelarnya salat idulfitri 1443 H dengan khidmat meski Kota Bengkulu masih dilanda pandemi.

“Setelah hampir dua tahun ramadan, dua idulfitri kita tidak bisa tumpah ruah di masjid dan alhamdulillah tahun ini kita bisa kembali menggelar salat idulfitri di masjid dengan khidmat. Nah mudah-mudahan pada tahun ini, lebaran tahun ini Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa dan tadi takbir, tahmid berkumandang di mana-mana,” ucap Dedy.

Dedy juga menegaskan kepada masyarakat, banyak hal yang dipelajari selama bulan ramadan tahun ini dan menjadi suatu hal yang patut disyukuri.

“Momentum idulfitri ini tetap kita syukuri. Ramadan ini menempah kita untuk melatih kesabaran, kemudian melatih kita untuk peduli dengan sesama dan mudah-mudahan suasana ramadhan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya,” tambahnya.(**) 

Jakarta- mitrapublik.Id -Elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani sebagai kandidat calon Presiden mulai naik.

Dengan jadwal pemilihan umum yang masih dua tahun lagi, masih ada waktu untuk terus mendongkrak dengan terus bekerja untuk rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas terkait dengan elektabilitas Puan.

Menurutnya, Puan masih ada waktu untuk mengejar elektabilitas, kuncinya yakni dengan tetap bekerja.

“Masih ada waktu untuk Mbak Puan memperbaiki elektabilitas, waktu masih ada setahun lagi.

Tetap saja bekerja, “ kata Sirojudin, kemarin.

Memang, tutur Sirojudin, tiap tokoh memiliki komunikasi publik yang berbeda.

Ada yang memperkuat basis digital mereka, sebaliknya ada yang mensolidkan basis pemilih.

Apalagi, lanjutnya, popularitas tidak selalu jadi pilihan.

“Calon presiden harus yang dikehendaki oleh pemilih PDIP, jika tidak dikehendaki oleh pemilih bisa jadi pemilih PDIP akan pergi,“ tambah dia.

Dan pekerjaan rumah bagi Puan, tutur Sirojudin, untuk memenangkan hati pemilihnya.

“Mbak puan masih perlu bekerja lebih baik lagi meyakinkan pemilih PDIP sendiri.

Internal, apakah pemilih PDIP menginginkan mbak Puan maju sebagai calon presiden,” tandas Sirojuddin.

Dijelaskan Sirojudin, pemilih PDIP sendiri masih menjadi mayoritas, ini terlihat dalam dua survey terakhir, dimana suara PDIP masih diatas 20%.

Sebelumnya, dalam hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Independen memaparkan adanya kenaikan elektabilitas Puan Maharani dalam bursa calon Pemilihan Presiden 2024.

Elektabilitas Puan naik hingga mencapai 3,1 persen.

Khusus untuk bursa Calon Wakil Presiden, nama Puan masuk tiga besar dengan elektabilitas 13,32 persen.

Posisinya berada di bawah Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 19,5 persen dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meraih elektabilitas 24,6 persen.

Bukan polesan

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa meningkatnya elektabilitas Puan Maharani karena hasil kinerjanya yang sukses memimpin lembaga DPR RI, bukan karena polesan dan pencitraan.

“Alhamdulillah. Yang menarik adalah bahwa Elektabilitas Mbak Puan meningkat bukan karena polesan bedak pencitraan semu.

Tapi karena kinerja beliau sebagai Ketua DPR RI,” kata Masinton kepada wartawan, hari ini.

Masinton juga memaparkan sejumlah keberhasilan Puan Maharani memimpin lembaga DPR.

Mulai dari kesuksesan DPR menggelar Sidang Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union, hingga sikap konsistensi Puan menegakkan Konsititusi dapam agenda demokrasi.

“Sukses memimpin forum parlemen internasional dan konsistensi Mbak Puan dalam menegakkan Konstitusi dan Agenda Demokrasi, menolak perpanjangan periode masa jabatan presiden.

Apresiasi datang dari Internasional dan dari rakyat Indonesia,” ucap Masinton. (***)

Jakarta – mitrapublik.id – KETUA DPR RI Puan Maharani meminta kepada para anggota DPR agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari kualitasnya. Hal itu terus digaungkannya sejak dilantik pada Oktober 2019.

“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekadar kuantitas, tapi soal kualitas,” kata Puan.

Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengapresiasi pernyataan Puan. “Tentu saja bagus prinsip itu. Itu yang diharapkan,” ujar Ray.

Menurut Ray, penyataan Puan ini sebagai autokritik atas intitusi DPR. Jika sebagai aoukritik, maka Puan harus bisa memastikan pembuatan UU yang bermutu secara kualitas, prosedural, dan kuantitas. “Itu yang harus menjadi fokus utama Puan ke depan,” katanya.

“Apakah pernyataan itu semacam autokritik sebagai stretegi Puan mengembangkan peran dewan di masa akan datang dengan membenahi tiga persoalan dalam legislasi ini atau apa, kita tunggu realisasinya,” tandas Ray.

Sebelumnya, UU TPKS disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 14 April 2022. UU itu mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan DPR dalam menggodok UU. Menurut Ray, pernyataan Puan juga tidak bisa dialamatkan secara sempit pada UU TPKS.

“Kalau untuk itu saja ya menurut saya sangat sempit, seharusnya untuk keseluruhan produk undang-undang di DPR,” pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan Puan seharusnya punya sikap dan respons yang sama pada sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu publik, bukan hanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“UU TPKS tentu sangat penting, tetapi RUU yang dibutuhkan publik itu tidak hanya RUU TPKS. Masih ada RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain. Penghormatan terhadap rakyat jangan pilih-pilih. Semua yang jelas dibutuhkan itu mesti bisa dikerjakan tepat waktu oleh DPR,” ujarnya.

Lucius mengungkapkan jika yang dimaksud pengesahan RUU TPKS bisa menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum publik terkait penegakan kasus kekerasan seksual, maka akan sangat diapresiasi. Tetapi hal itu tidak berarti proses RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS tanpa kekurangan.

Menurutnya, peran publik sangat penting dalam pengesahan RUU TPKS. Jika publik tidak terus-menerus menekan DPR agar segera mengesahkan RUU TPKS, mungkin sampai sekarang UU TPKS tidak juga tuntas dibahas. Lucius menambahkan bahwa Puan tak cukup berperan dalam UU TPKS. Puan terlihat baru mulai sangat peduli pada fase akhir.

“Tentu saja ia sebagai Ketua DPR punya kuasa yang besar untuk mendorong proses yang cepat kalau kemauan politik itu memang tulus. Tetapi saya lihat respons Puan lebih terlihat sebagai langkah politik memanfaatkan RUU TPKS yang memang ditunggu-tunggu publik,” tukasnya. (***)

Jakarta – mitrapublik.id – Dengan penduduk lebih kurang 265 juta jiwa, perekonomian Indonesia memang boleh dibilang menuju ekonomi kerakyatan.

Lihatlah betapa menggeliat dan bergairahnya UMKM kita.
Mereka memegang peranan penting dengan menyumbang 60,43 persen dari total PDB tanah air dan mereka juga merupakan jalan keluar masyarakat dari masalah tingginya angka pengangguran dengan menyerap 96 persen jumlah tenaga kerja.

Jika dilihat dari besarannya, UMKM kita jumlahnya ada sekitar 65 juta unit. Kontras bila kita bandingkan dengan Usaha Besar yang ada di NKRI yakni berjumlah sekitar 5500-an.

Para founding father negara kita telah merumuskan dengan sebaik2nya persoalan keadilan sosial khususnya dalam bidang ekonomi dengan menelurkan gagasan UUD 45 khususnya pada pasal 33 dimana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berazas kekeluargaan.

Negara sebagai penyusun usaha bersama dalam bidang perekonomian itu haruslah bersikap aktif melahirkan segala regulasi yang mendorong berbagai level Usaha, baik Usaha level bawah, menengah maupun atas untuk bersama sama dengan azas kekeluargaan menciptakan ekosistem ekonomi yang menyejahterakan tiap warga negaranya.

Azas kekeluargaan dalam perekonomian negara yang dimaksud disini adalah bahwa segala regulasi yang dibuat oleh pemerintah dipastikan tidak menjadi alat yang bisa digunakan oleh satu pihak untuk menindas pihak lainnya dalam rantai ekonomi makro.

Maka akan tercipta ekosistem pasar yang sehat sebagai suatu instrumen, dimana memang dibutuhkan campur tangan nagara untuk beberapa hal khususnya yang menyangkut pihak yang lemah atau terlemahkan.

Regulasi negara haruslah bersifat inklusif menjembatani berbagai golongan usaha baik yg lemah maupun yang kuat, tetapi juga secara tegas afirmatif mengambil peran keberpihakannya dengan usaha kecil dan menengah seperti UMKM ataupun koperasi.

Walaupun para konseptor ekonomi pendiri negara kita telah merujuk koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa akan tetapi pada kenyataannya nasib koperasi di tanah air masih jauh api dari panggang.

Seberapa banyak kita dengar kesuksesan sebuah koperasi di Indonesia ?

Ironisnya yang sering kita dengar malah sebaliknya, banyak koperasi yang miss management dan bermasalah baik dengan anggotanya sendiri maupun dengan pihak ketiga di luar mereka.

Sementara di banyak negara maju sistem koperasi ini malah bisa menjadi usaha konglomerasi besar.

Kita bisa sebut contohnya seperti koperasi petani susu Fonterra di New Zealand yang mendunia dengan aneka produk turunan susu seperti keju, yoghurt dan lain sebagainya.

Ada juga koperasi REWE asal Jerman yang didirikan pada tahun 1927 dan telah beroperasi di 20 negara di Eropa dan memiliki omset sekitar Rp. 800 trilyun.

Keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan yang nyata bisa diwujudkan dalam regulasi seperti di sektor perbankan dimana bentuknya adalah kemudahan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah dengan bunga yang rendah dan meminimalisir kolateral yang diagunkan.

Keberpihakan pada usaha kecil pada aktualisasinya sebenarnya adalah juga keberpihakan pada usaha menengah dan usaha besar.

Mengapa demikian ?
Karena pada hakekatnya usaha kecil bisa jadi merupakan bagian dari rantai pasokan yang dibutuhkan oleh usaha menengah dan besar dalam memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mereka.

Disinilah kita bisa melihat bahwa tidaklah mungkin suatu usaha besar hidup sendirian.

Asas gotong royong sangatlah diperlukan guna mendukung ekonomi kerakyatan.

Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan Ketua DPRRI Puan Maharani menyampaikan permasalahan perlunya saling empati dan menjunjung tinggi asas gotong royong dalam pemulihan ekonomi bangsa setelah Pandemi, seperti yang diungkapkan oleh Puan Maharani saat bertemu Presiden Joko Widodo awal April lalu.

Ia akan selalu hidup dalam ekosistem rantai pasok.
Ikut serta dalam membangun dan membesarkan usaha kecil itu artinya praktis juga membesarkan usaha besar.

Tantangan berikutnya yakni globalisasi ekonomi dimana semua negara di dunia ini bisa menjadi pesaing atupun partner ekonomi bagi negara lainnya.

Disini juga dibutuhkan peranan pemerintah yang aktif untuk terus menerus membina usaha kecil agar bisa berkompetisi secara sehat di ajang dunia.

Peranan pemerintah tersebut bisa berupa regulasi maupun pendampingan untuk meningkatkan wawasan usaha kecil tentang kualitas produk, manajemen, pasar, era digital dan permodalan.

**) Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Kerakyatan Tinggal di Jawa Timur

Kota Bengkulu – mitrapublik.id – Jelang Lebaran / Idulfitri 1443 H/2022 M, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Bengkulu bersama agen melakukan inspeksi mendadak (sidak), terkait ketersedian gas melon (3 Kg) dan non subsidi di pangkalan, Kamis (28/4/2022).

Adapun beberapa agen yang ikutserta kali ini antara ain PT Kartika Buana Rafflesia, PT Integra Sarana Niaga, PT Sumber Petrolina dan PT Rezeki Eko Energia.

Kabid sarana Perdagangan dan Tertib Niaga Disperindag Erika Ariesanti saat melakukan sidak menyampaikan bahwa ketersediaan gas /elpiji baik subsidi maupun Non subsidi, ditingkat pengecer / pangkalan untuk menghadapi lebaran dirasa mencukupi. Hal ini tidak menjadi kendala disaat menyambut lebaran maupun setelah lebaran.

“Dari hasil pantauan tadi, kita mengambil sampel di 5 lokasi yang tersebar di berbagai kecamatan sebanyak 5 pangkalan. Disini dapat disimpulkan bahwa kondisi gas melon dan non subsidi di pangkalan dalam kondisi kondusif, artinya tidak terjadi kelangkaan. Sehingga saat ini hingga menjelang lebaran insya allah ketersediaan akan ada dan pihak agen akan tetap menyalurkan gas-gas ke pangkalan,” tandasnya.

Senada dengan Erika, salah satu pihak agen gas di Kota Bengkulu menjelaskan bahwa, pendistribusian gas terpantau lancar dan berkesinambungan, berjalan kondusif tanpa ada kendala sehingga masyarakat dapat tenang tanpa rasa was-was atau permainan harga akibat kelangkaan elpiji.

“Iya, hampir rata-rata kondisi gas melon diberbagai kecamatan dalam kondisi kondusif. Jadi tidak ada isu-isu miring yang berartilah istilahnya. Dan kita pastikan hal ini akan terkendali jelang idulfirltri,” ungkapnya. (R01/rd)

Jawa Tengah – mitrapublik.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meresmikan proyek sambungan rumah air bersih di Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Selasa (26/04). Selama puluhan tahun, warga Desa Gendayakan dan sekitarnya kesulitan air bersih.

Puan meresmikan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih untuk 506 rumah warga. Program penanganan krisis air bersih di Desa Gendayakan sudah menjadi skala prioritas sejak 2017.

“Kita butuh air untuk minum, kita butuh air untuk mandi. Kita butuh air untuk mencuci, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan diri,” kata Puan di Desa Gendayakan.

“Karena itu ketika ada kabar bahwa Desa Gendayakan sempat puluhan tahun lamanya kesulitan mendapat air bersih, ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada solusinya seperti pembangunan Sarana Air Bersih,” tambah Puan.

Puan Maharani menekankan komitmennya dalam mengawal ketersediaan air bersih di desa-desa seperti Desa Gendayakan. Ia berharap pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Gendayakan bisa benar-benar memberi manfaat untuk warga. Sarana Air Bersih ini bisa terbangun karena gotong royong semua pihak baik dari Pemda, Perguruan Tinggi, dan warga.

“Walaupun kami ada di Pusat, tetapi DPR RI memantau betul kondisi-kondisi di Desa-Desa seperti Desa Gendayakan. Dengan adanya air bersih, diharapkan warga Desa Gendayakan tidak perlu lagi jalan jauh-jauh hanya untuk mendapatkan air, tidak perlu lagi hanya mengandalkan air tangki bantuan, tidak perlu lagi khawatir kalau tidak ada hujan turun,” kata Puan.

Pembangunan sambungan rumah air bersih di Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri menggunakan dana dari APBD Kabupaten Wonogiri. Pembangunan perpipaan sudah dimulai sejak 2018 hingga 2019. Namun, pembangunan terkendala pandemic Covid-19. Dan baru bisa dilanjutkan tahun 2022 serta diresmikan pada April ini oleh Puan Maharani.

Sebelum ada pembangunan perpipaan, warga desa Gendayakan harus membeli air dari mobil-mobil tanki. Bahkan, saat kekeringan, mereka kesusahan mendapat air. Krisis air ini bisa mereka rasakan selama 6 hingga 7 bulan.

Kondisi geografis Desa Gendayakan memang berbukit-bukit dan berbatu kapur. Setiap musim kemarau, hampir bisa dipastikan Desa Gendayakan menjadi langganan kekeringan dan krisis air bersih. Desa yang berada di Kecamatan Paranggupito ini terletak 68 kilometer dari Kota Wonogiri dan berada pada ketinggian 195 meter di atas permukaan laut. Wilayah Paranggupito masuk dalam gugus karst Pegunungan Sewu.

Kamti, warga Dusun Ngledok, Desa Gendayakan bercerita ia dan keluarga harus membuat bak penampungan untuk menampung air hujan selama musim penghujan. Biasanya musim penghujan baru terasa pada bulan Desember di Desa Gendayakan. Itupun tidak berlangsung lama.

“Bagi kami air itu seperti emas, sangat penting dan tidak ada duanya. Paling susah kalau butuh untuk memasak,” kata Kamti, Selasa (26/04).

Kamti bersyukur akhirnya proyek sambungan rumah air bersih di desanya diresmikan oleh Puan Maharani. Ia berharap program ini bisa benar-benar mempermudah warga Desa Gendayakan mendapatkan akses air.

“Terima kasih Ibu Puan saya doakan sehat selalu dan bisa menjadi Presiden kami,” tutup Kamti. (*)

Kota Bengkulu – Mitrapublik.id – Tim inovasi Kota Bengkulu mengimbau pihak kelurahan dan kecamatan bergerak cepat atau tak bertele-tele dalam mempersiapkan berbagai inovasi yang diikutsertakan pada lomba inovasi daerah atau Innovative Government Award (IGA) tahun 2022.

Tim inovasi mengimbau pihak kelurahan dan kecamatan untuk segera membentuk tim dan melaporkan progres pembaruan inovasi. Ini disampaikan langsung Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik (Koordinator) Zuliyati didampingi Kabid Litbang Bappeda Maryanetta saat sosialisasi di kantor Camat Muara Bangkahulu, Selasa (26/4/2022).

“Segera bentuk tim, diskusikanlah apa-apa saja yang kurang dari inovasi bapak ibu di masing-masing wilayah. Pokoknya setelah diberi sosialisasi ini nanti bergeraklah cepat, hadirkan inovasi terbaik dan menarik yang akan dilombakan di ajang IGA,” ucap Zuliyati.

Tim juga menjelaskan, seluruh OPD ditekankan untuk berinovasi.

“Ini semuanya harus berinovasi, bukan kita pilih-pilih yang mana OPD nya, tetapi semuanya wajib berinovasi. Ini yang perlu dipahami, bukan beberapa saja, tetapi semuanya,” (**) 

Bengkulu- Mitrapublik.id –  Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) Provinsi Bengkulu. Para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Bengkulu beberapa hari silam.

Menurut gubernur, regenerasi pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah hendaklah memberikan dampak positif agar roda pemerintahan kian membaik dari generasi ke generasi. Untuk itu dirinya berpesan, pejabat tak sekadar sebagai sosok yang diakui miliki kewenangan secara legal, namun juga miliki jiwa kepemimpinan yang berintegritas.

“Tak hanya diakui secara legal, tapi hendaknya juga bisa diikuti oleh bawahanya, oleh timnya. Artinya harus pantas jadi panutan, harus bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman, kemudian bisa berinovasi dan tentunya solutif,” ucap Rohidin saat sambutan pelantikan, Senin 24 April 2022.

Seperti diketahui, seleksi JPT Pratama Provinsi Bengkulu kali ini juga diprioritaskan untuk ASN di wilayah Provinsi Bengkulu. Wajah-wajah barupun kini tampil memperkuat ‘kabinet’ Bengkulu Maju Sejahtera dan Hebat ini.

Edi Susanto misalnya, pria kelahiran Arga Makmur ini pernah malang melintang di birokrasi pemerintahan. Sempat berkarir sebagai inspektur pembantu di Bengkulu Utara hingga Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu. Kini Edi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu.

Syarifudin, doktor ekonomi lulusan S3 Universitas Bengkulu ini mengawali karirnya di Pemkab Lebong. Pernah menjabat kepala bagian Administrasi Pembangunan di Lebong, kini Syarif menjabat Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu.

Abdul Hafizh, insinyur kelahiran Curup ini berangkat dari mengabdi di Pemkab Kepahiang. Awalnya staf di Kantor Camat Tebat Karai Kepahiang, dan perjalanannya menempatkan dirinya sebagai Pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan di Setda Provinsi Bengkulu. Kini dirinya dipercaya dan definitif dijabatan tersebut.

Redhwan Arif, Kadis Kominfo Provinsi Bengkulu yang baru. Dia berpengalaman sebagai direktur RSUD, Kadis Kesehatan serta Kadis Pemberdayaan Perempuan di Bengkulu Selatan. Pria lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini mengawali karirnya sebagai Kasubag Perencanaan di RSUD Manna.

Seperti biasa, pelantikan juga dilakukan menandatanganan Pakta Integritas untuk tidak terlibat korupsi dan tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

*//DEMPO MINTA KEPALA OPD BERGEGAS BANGUN SINERGI*

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler mengatakan, regenerasi pejabat dilingkungan pemerintahan harus mampu berinovasi dan memberikan solusi. “Solusi pada persoalan OPD itu sendiri, karena kita semua tahu pandemi juga menghantam

roda pemerintahan. Dan tentunya solusi persoalan daerah,” ucap Dempo.

Dirinya meminta OPD membuat target sektoral dan lintas sektoral, dan tak terkurung dengan kemampuan APBD melulu. Menurutnya, visi Gubernur untuk membangun Bengkulu tentu sudah dipahami tiap-tiap kepala OPD.

“Kita menyakini Gubernur sudah bekerja keras dalam niat baiknya membangun Bengkulu yang tercantum dalam RPJMD, maka kepala OPD termasuk yang baru dilantik, jangan berleha-leha atau malah menjadi beban gubernur. Ayo aktif mencari dana kementerian di luar dana DAK dan APBD, targetkan kalau perlu,” tegas Dempo

Dempo juga berpendapat, regenerasi pejabat ataupun mutasi di lingkup pemerintahan juga hendaknya diikuti peningkatan kualitas komunikasi antar pemangku kebijakan. baru-baru ini juga alat kelengkapan dewan terjadi penyegaran.

“Bergegas bangun komunikasi, bangun sinergi. Karena di AKD juga barusan ada penyegaran. Insya Allah, ini menjadi semangat baru di akhir Ramadhan ini. Selamat kepada yang dilantik,” demikian pesannya.

Berikut nama-nama pejabat eselon II Provinsi Bengkulu yang baru dilantik:

1. Gunawan Suryadi sebagai Kepala BKD
2. Bambang Agus S sebagai Kadis Perhubungan
3. Moh. Redhwan Arif Kadis Kominfo dan Statistik
4. Saidirman Kadis Pariwisata
5. Syarifudin, Karo Pemkesra
6. Hendri Donan, Karo Hukum
7. Zahirman Aidi, Karo Perekonomian
8. Edi Susanto, Karo Organisasi
9. Abdul Hafihd, Karo Administrasi Pembangunan

Kota Bengkulu – Mitrapublik.id – Seminggu Jelang lebaran, seluruh PNS dan PTT di kantor Dinas Kominfo Kota Bengkulu kebagian bingkisan, Senin (25/4/2022). Pembagian bingkisan itu merupakan inisiatif para pejabat di Kominfo mulai dari kepala dinas dan seluruh pejabat eselon III dan IV. Adapun keseluruhannya berjumlah 90 PNS maupun PTT yang menerima bingkisan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Eko Agusrianto didampingi Sekretaris Garda Reputra menyampaikan bahwa, pembagian bingkisan lebaran itu sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian pejabat, staf hingga bawahan baik PNS maupun PTT.

“Ini sebagai rasa syukur karena kita telah menjalankan ibadah puasa dan kegiatan khatam Qur’an, akhirnya pejabat sepakat untuk memberikan paket atau bingkisan lebaran untuk PNS dan PTT. inilah salah satu bentuk kebersamaan,” ujar Eko.

Ia menambahkan dengan adanya hal ini nantinya bingkisan, lebaran ini patut disyukuti sebagai bentuk kebersamaan dan rasa memiliki satu sama lain, jangan dilihat nilainya tapi hayati sebagai bentuk kebersamaan. Eko dalam hal ini memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pejabat di kominfo.

“Mudah-mudahan ini menjadi suatu amalan dan diberi ganjaran berkali lipat. Sekali lagi ini sebagai wujud rasa bersyukur dan kebersamaan. Mudah-mudahan tradisi yang seperti ini terpelihara,” demikian Eko.

Sedangkan salah satu PTT di dinas kominfo yang menerima bingkisan, Haikal merasa sangat senang dengan adanya bingkasan ini.
“Alhamdulillah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tahun ini kami kembali mendapatkan bingkisan memjelang lebaran. Tentu kami senang dan bersyukur,” kata Haikal.

Senada disampaikan PTT lainnya, Piter dan Sendy yang setelah menerima paket langsung membawanya pulang.

“Lumayan bingkisan ini untuk lebaran,” seraya tersenyum.

“Iya dapat bingkisan lagi sama seperti tahun sebelumnya. Terima kasih pak kadis kominfo, sekretaris, seluruh pejabat eselon III dan IV atas bingkisannya,” ujar Sendy menambahkan. (**)