mitrapublik.id

Pemkot Quattrick WTP BPK Bengkulu, Info Publik

Bengkulu|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2021.

Raihan predikat Opini WTP ini merupakan keempat kalinya yang diraih secara berturut-turut, sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021.

Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras Walikota-Wawali dan jajaran Pemkot Bengkulu dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021.

Penghargaan opini WTP ini diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat kepada Walikota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Ketua DPRD Suprianto, Inspektur Eka Rika Rino, Kepala BPKAD Yudi Susanda, Jumat (20/5/2022).

Dengan capaian ini, Walikota Helmi melalui Kadis Kominfo Eko Agusrianto mengucap syukur dan menyatakan capaian ini sudah sesuai ketetapan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bengkulu hari ini kembali mendapat predikat Opini WTP untuk ke empat kalinya secara berturut- turut. Ini menandakan dalam penganggaran, pengelolaan, serta pelaporan keuangan APBD pada setiap tahunnya Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan kaidah yang telah dipersyaratkan,” ujar Eko.

Ia berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan.

Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar prestasi, melainkan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

“Tentu saja ini prestasi yang harus kita pertahankan ke depannya,” terang Eko. (**).

Balai Kota Di Pekan Sabtu Mulai Digarap

Bengkulu|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Pembangunan Balai Kota (Berendo Merah Putih) di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar mulai digarap pada tahun 2022. Sabtu (21/5/2022) pagi, Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi didampingi Sekda Arif Gunadi, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta beberapa stakeholder terkait melakukan launching pembangunan balai kota tahap pertama dengan ditandai peletakan batu pertama.

Pembangunan balai kota dilakukan tak lain karena eks balai kota saat ini telah menjadi tempat Mal Pelayanan Publik (MPP). Disini, Helmi juga ingin menjadikan lokasi tersebut menjadi ramai dan pertumbuhan ekonominya meningkat, hal tersebut pun dikemas dengan rencana menghadirkan Kota Merah Putih (area perkantoran baru).

“Dulu, kantor Walikota kita jadikan rumah sakit yang megah dan terbesar di Kota Bengkulu. Setelah itu, balai kota kita jadikan tempat pelayanan publik yakni MPP. Inilah bentuk komitmen kita terhadap masyarakat dengan membangun berbagai fasilitas umum untuk kemaslahatan orang banyak,” ujar Helmi.

Helmi juga menceritakan flashback ketika perjuangan membangun Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD).

“Kalau kita bandingkan kota-kota lain misalnya Palembang, rumah sakitnya sudah lebih dari satu. Selain itu, kemarin saya ke Depok ketemu Walikota Depok rumah sakitnya pun sudah lebih dari satu. Rata-rata ada dua rumah sakit milik pemerintah kota lain. Untuk itulah kita benar-benar ingin punya rumah sakit sendiri kala itu. Ditambah lagi kita mendengar dan melihat berita banyak sekali masyarakat yang tak mendapatkan pelayanan terbaik (dibuat sakit hati) ketika datang ke RS. Inilah hal yang memecut semangat kita,” tegasnya.

Meski terkendala anggaran saat itu, Helmi tetap berjuang dan berusaha keras menghadirkan rumah sakit dengan pelayanan terbaik. Usahanya pun berbuah manis, rumah sakit dambaan warga kota (RSHD) akhirnya hadir di tengah masyarakat. Pelayanannya juga tampak beda dengan RS lain dengan adanya salon gratis yang diprogramkan Walikota Bengkulu dan jajaran RSHD.

“Maka opsinya ialah kita gunakan Kantor Walikota yang paling strategis tempatnya (Simpang Lima) itu untuk dirubah fungsinya menjadi rumah sakit. Sehingga anggaran tidak terlalu besar, tetapi pemanfaatannya yang besar,” imbuhnya.

Dengan demikian, RSHD merupakan salah satu opsi masyarakat ketika keluarganya mengalami sakit, apalagi dengan kenyamanan pelayanan 3 S (Senyum, Salam, Sapa) nya.

Tak sampai disana, Helmi juga menceritakan pengorbanannya dengan menghibahkan balai kota untuk dijadikan MPP. Ia lakukan hal ini semata-mata ialah untuk kepentingan masyarakat dengan memudahkan pelayanan perizinan di Kota Bengkulu melalui MPP.

“Balai kota di pekan sabtu ini sudah kita canangkan jauh-jauh hari, dikarenakan memang sudah lama balai kota dialihfungsikan menjadi MPP. Ini juga saran dan masukkan pemerintah pusat tentang pentingnya kota memiliki mal pelayanan publik. Dari beberapa opsi akhirnya kesepakatan menyatakan balai kota lebih representatif dijadikan MPP. Hal ini kita penuhi sebagaimana sebelumnya hal yang sama kita lakukan pada kantor walikota menjadi rumah sakit,” jelasnya.

Hingga saat ini, baik RSHD maupun MPP memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui tupoksinya masing-masing. Atas suksesnya hal ini, Helmi membeberkan kunci dirinya dan jajaran dalam membangun Kota Bengkulu ialah sebuah kekompakan. Itulah yang menjadi modal besar dalam mewujudkan Kota Bengkulu religius dan bahagia.

“Modal terbesar dari Pemkot Bengkulu bukan anggaran, bukan hebat-hebatan, tetapi kekompakan. Modal besar ini ialah kita bisa bersinergi, berkolaborasi internal kita, pemerintah ini cukup solid, cukup kompak. Sehingga beban yang berat itu terasa ringan karena digotong-royongkan,” tutupnya. (**)

Sesi I Jalan TOL Bengkulu – Lubuk Linggau akan Diresmikan Jokowi, Sesi II Berlanjut 2023

Bengkulu|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Persiapan peresmian sesi 1 serta kelanjutan pembangunan sesi 2 Jalan Tol Bengkulu Tol Bengkulu – Lubuk Linggau pada 2023 mendatang, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan pertemuan khusus bersama Pimpinan PT. Hutama Karya (HK), di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Rabu (18/05).

Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dari pertemuan tersebut PT. HK sepakat untuk melakukan finishing pembangunan sesi 1 dan peresmian pada Juni atau Juli 2023 yang rencananya diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo.

“Mudah-mudahan bapak presiden bisa datang ke Bengkulu. Terlebih pada pertemuan di IKN pada beberapa bulan lalu Presiden Jokowi juga berencana akan hadir di Bengkulu sekitar Juni – Juli mendatang. Maka kita sinkronkan persiapan untuk peresmian,” jelas Gubernur Rohidin.

Lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, terkait kelanjutan pembangunan sesi 2, memang secara teknis dalam perencanaan pembangunan nasional Musrenbang nasional 2022 akan dimulai di tahun 2023.

Tapi tentu menurut Rohidin, ini membutuhkan kesiapan-kesiapan kemudian kesepakatan-kesepakatan yang pasti, sehingga pembangunan bisa dilanjutkan di 2023 yang akan datang.

“Pembangunan ini perlu mendapatkan support dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan kita berharap pemerintah daerah juga dilibatkan dalam bentuk partisipasi agar pemanfaatan secara ekonomi dalam jangka panjang ini Provinsi Bengkulu juga terlibat,” pungkasnya.

Diungkapkan Direktur Operasi III PT. Hutama Karya (HK) Koentjoro, Hutama Karya selaku BUMN yang mendapat mandat penugasan pembangunan jalan tol trans Sumatera mendukung sepenuhnya kelanjutan dari pembangunan jalan tol Bengkulu.

“Beberapa hal yang kita diskusikan tadi termasuk ide-ide kreatif untuk bagaimana agar kelanjutan dari sesi selanjutnya ruas Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau tetap bisa dilanjutkan. Kami sangat apresiatif dan sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur atas dukungannya khususnya penyelesaian dari sesi pertama,” ungkapnya.

Juga tampak hadir dalam pertemuan itu Executive Vice President Pembangunan Jalan Tol PT. HK Agung Fajarwanto, Executive Vice President Rencana Jalan Tol Iwan Hermawan dan Project Director Ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu, Sesi Bengkulu – Taba Penanjung Sri Hastuti Hardiningsih.

Sosialisasi Pelaksanaan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021

Bengkulu|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA, di salah satu Hotel kawasan Kota Bengkulu, Rabu, (18/5).

Sosialisasi dan Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie mewakili Gubernur Bengkulu yang dihadiri Kadis PMD Provinsi Bengkulu, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nugroho Setijo Nagoro, Tenaga Ahli Profesional, Koordinator Fasilitasi dan Pengelola Kawasan serta diikuti Dinas PMD, Camat dan UPK se- Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutanya melalui Asisten II, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat  eks- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) maka wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Kemudian ditindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA.

“Bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks- PNPM menjadi BUMDESMA diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan,” sebut Fachriza.

Di sini Gubernur menekankan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan Dana Bersama Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA tidak berarti membentuk organisasi ‘bisnis dana bergulir masyarakat’ semata.

“Tetapi haruslah melembagakan, mengembangkan dan melestarikan praktik gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan,” sampainya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, aspek kehidupan kemasyarakatan desa secara luas yang berkaitan erat, harus menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan.

Lebih lanjut Gunernur mengatakan, pemerintah Provinsi Bengkulu memandang sangat penting untuk memfasilitasi kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi wewenang provinsi, sebagai langkah strategis nyata dalam peningkatan ekonomi mikro di desa menuju Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

“Saya berharap kepada seluruh peserta untuk memasang niat yang luhur bahwa kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi ini sebagai tonggak dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” sebut Fachriza, di penghujung sambutan Gubernur.

Mengenang Ibu Agung Hj Fatmawati, Puan: Nenek Sekaligus Inspirasi

Nasional|oleh

JAKARTA – Mitrapublik.id – Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah. 

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan. 

“Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia,” kata Puan, Sabtu (14/5/2022). 

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

“Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan,” kata mantan Menko PMK ini. 

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah. 

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan  Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia. 

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya. 

“Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia,” kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini. 

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja. 

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. 

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

“Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka,” kata Puan. (*)

Stabilkan Harga Bahan Pokok Sebelum Naikkan BBM, Listrik dan LPG

Nasional|oleh

Jakarta – Mitrapublik.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

“Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis,” ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan. 
“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi,” lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif. Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 
“Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial,” tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 
“Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah,” sambungnya.

*Jangan BLT*

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

“Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi. Karena kemarin pandemi. Sekarang masyarakat sudah bermobilitas. Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian,” tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu,” sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM 
“Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu,” pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. “Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. “Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Puan Maharani: Dampak Global Pelarangan Ekspor Minyak Sawit Indonesia

Nasional|oleh

Jakarta – Mitrapublik.id – Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas.

Pelarangan sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).
Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.

Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.

Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga industri global khususnya industri turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.

Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan2 Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.

Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.

Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.(**)

Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur

Rakor Bersama Gubernur Bengkulu dan seluruh Bupati/Walikota Se-provinsi Bengkulu Bahas Penetapan Harga TBS

KOMINFO|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Dalam rapat koordinasi yang diikuti oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi terkait Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Periode Mei 2022 didapatkan beberapa poin kesepakatan. Rakor yang dipimpin Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah serta melibatkan seluruh Bupati/Walikota Se-provinsi Bengkulu dan Pelaku usaha bidang perkebunan serta pengolahan kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Selasa (17/5/22).

Menyikapi situasi anjloknya harga TBS dalam kurun waktu belakangan ini, maka dalam rakor ini didapat beberapa poin kesepakatan, diantaranya untuk melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Menko Perekonomian dan Perdagangan untuk mencabutan larangan ekspor CPO dengan didasari pernyataan setiap pabrik CPO di Provinsi Bengkulu untuk memenuhi 20% DMO (Domestic Market Obligation).

Kesepakatan yang kedua adalah terkait harga TBS yang secara berkesinambungan akan dibahas setiap bulannya sesuai dengan situasional Provinsi Bengkulu.

“Saya mintak betul komponennya dihitung secara rinci sehingga didapatkan harga yang betul betul bisa kita terapkan di lapangan, harus lebih realistis berapa kemampuan perusahaan dan berapa petani mendapatkan harga yang layak dengan situasi sekarang dan jangan sampai membuat rugi pada tingkat petani”. Tegas Rohidin.

Kesepakatan harga TBS di tingkat pabrik periode Mei 2022 adalah Rp. 2.815,80, harga terendah di angka Rp. 2.421,14, harga tertinggi Rp. 3.210,47 dengan toleransi sebesar 5% di angka Rp. 2.675,01. (**)

Keluarga Besar DPRD Kota Bengkulu Gelar “Halal BI Halal”

Advertorial|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Keluarga Besar DPRD Kota Bengkulu beserta jajaran Sekretariat menggelar acara Halal bi Halal usai merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Tahun 2022 di pelataran kantor DPRD Kota Bengkulu, Selasa (17/05/2022).

Halal BI Halal tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bengkulu Dr Dedy Wahyudi SE. MM, Ketua DPRD Kota Bengkulu Suprianto S.IP, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Arif Gunadi, Ustadz Junaidi Hamzah, Anggota DPRD Kota Bengkulu beserta para pejabat struktural serta seluruh jajaran pejabat Fungsional serta jajaran ASN dan THL DPRD Kota Bengkulu.

Sementara acara dibuka oleh Suprianto S.IP Ketua DPRD Kota Bengkulu, dalam sambutannya tersebut beliau mengatakan, menjalankan ibadah puasa memiliki banyak keutamaan baik untuk diri sendiri maupun hubungan sesama manusia serta hubungan dengan Allah SWT.

Hikmah menjalankan ibadah puasa berkaitan erat dengan amalan puasa yang dijalani, tidak terbatas hanya dengan menahan lapar dan dahaga atau lebih disiplin dalam beribadah tetapi juga menyangkut kepada disiplin kerja.

“Berkaitan dengan berakhirnya bulan suci Ramadhan 1437 H ini tentunya diharapkan mampu menjadi pilar dan motivasi bagi seluruh pegawai dilingkungan DPRD Kota Bengkulu untuk tidak bermalas-malasan bekerja, tetapi berupaya  meningkatkan disiplin diri dan etos kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, karena kita melakukan semua pekerjaan dengan niat ibadah karena Allah dan tentunya disertai doa agar apa yang kita kerjakan hendaknya selalu berada di jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah SWT, ” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, bulan yang penuh berkah ini hendaknya menjadi ajang intropeksi dan perbaiki iman, moral dan hati, sehingga dapat bekerja lebih optimal.

Dari sisi lain, dalam sambutannya, Dedy Wahyudi menyampaikan, dengan acara halal bihalal diharapkan seluruh anggota Dewan dan jajaran bisa saling memaafkan.

Dedy juga mengingatkan pemerintah agar menjadi perekat dalam memperkuat silaturrahmi, bukan sebaliknya menjadi sumber yang membuat kerusakan.

Selanjutnya acara Halal Bi Halal tersebut dikemas dengan siraman Rohani yang disampaikan Ustadz Junaidi Hamzah.

Dalam siraman rohani Al Ustadz menyampaikan ceramahnya bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa menyambung tali silaturahmi merupakan sunnah yang dianjurkan, sebab dapat memperlancar rezeki dan panjang umur.

Ustadz Junaidi Hamzah Terangkan Makna Halal Bi Halal DPRD Kota Bengkulu

Bengkulu|oleh

Bengkulu – Mitrapublik.id – Ustadz sekaligus mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamzah menghadiri acara Halal Bi Halal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Selasa (17/5/2022).

Kehadiran Ustadz Junaidi Hamzah tersebut dalam rangka mengisi Tausiyah terkait makna Halal bi Halal.

Disampaikan Junaidi Hamzah, Halal Bi Halal merupakan kegiatan yang lumrah di Negara Indonesia, biasa dilakukan usai merayakan Idul Fitri.

“Makna Halal bi Halal adalah perbuatan baikbaik, kegiatan yang baik, di tempat yang baik dan bertemu orang orang yang berniat baik,” sampai Ustadz Junaidi Hamzah.

Ustadz Junaidi Hamzah juga menjelaskan, bahwa dalam kegiatan Halal bi Halal tersebut merupakan kesempatan untuk saling maaf memaafkan di antara sesama.

“Jadikan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi untuk saling maaf memaafkan antara sesama,” terang Ustad Junaidi Hamzah.

Sementara itu, kegiatan Halal bi Halal tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu, seluruh staf karyawan/i Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan Tokoh Masyarakat.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.