Nasional

Kota Bengkulu– Mitrapublik.id – pertama masuk kerja, Senin (9/5/2022), bertempat di kantor Walikota, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi memberikan wejangan kepada seluruh ASN Pemkot Bengkulu, terkhusus para Kepala OPD pada saat apel gabungan.

Wejangan tersebut berupa peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berusaha mengakomodir setiap keluhannya.

“Kita harus betul-betul dekat dengan masyarakat. Untuk apa? agar kita dapat segera menindaklanjuti pengaduan atau keluhan mereka. Karena apabila ada laporan di WA walikota, wawali dan sekda segera ditindaklanjuti kepala OPD terkait,” Kata Dedy.

Wakil Wali Kota Bengkulu ini  juga mencontohkan beberapa keluhan masyarakat yang mendapat respon dan ditindaklanjuti dengan cepat. Tak sampai disitu, Wawali Juga meminta seluruh jajarannya melek akan teknologi di era modern apalagi saat ini masyarakat gemar bermain atau aktif di media sosial (Medsos).

“Suasana kerja yang nyaman harus kita ciptakan. Selain itu, kita harus melek dengan dunia media sosial di era perkembangan teknologi saat ini. Intinya jangan sampai ada lagi masyarakat menggeluhkan pelayanan di fasilitas publik, apa pun alasan nya warga Kota Bengkulu harus mendapatkan pelayanan prima seperti yang diinginkan pak Wali,” Pungkas Wawali.

Sebagai penutup, Walil Walikota  mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajarannya hingga saat ini terus mendukung visi-misi Walikota-Wawali untuk menciptakan Kota Bengkulu religius dan bahagia.

“Walikota, saya (Wawali), Sekda mengucapkan terimakasih atas kerja keras bapak-ibu selama ini, insya allah lelah itu menjadi lillah,” tutup Wawali (**) 

JAKARTA -mitraPublik.id – Pada tanggal 2 Mei 2022, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Pemuda Muhammadiyah tepat berusia 90 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat merayakan milad bagi segenap pimpinan dan kader Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia.

“Perjalanan panjang perjuangan dakwah Pemuda Muhammadiyah dalam mengajak kepada kebaikan, merupakan kontribusi nyata dalam membangun bangsa,” kata Puan, Selasa (3/5/2022).

Puan berharap Pemuda Muhammadiyah di usianya yang makin matang ini bisa terus bersinergi untuk membangun bangsa dan negara. Hal itu sesuai dengan jargon milad ke-90 tahun ini.

“Semoga semangat bersinergi dalam membangun bangsa yang menjadi jargon milad ke-90 ini, dapat tersampaikan ke seluruh penjuru negeri. Karena kehadiran Pemuda Muhammadiyah dalam setiap aspek pembangunan bangsa selalu dinanti,” kata Puan.

Puan mengatakan, sebagai anak kandung dari gerakan Islam berkemajuan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan, Pemuda Muhammadiyah memiliki mandat ideologis untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan tidak anti terhadap kemajuan.

“Dan untuk mencapai itu semua dibutuhkan wawasan yang luas, inklusif, dan bervisi negarawan dari para pemuda yang ada di dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah,” kata Ketua DPP PDI-P ini.

Puan menambahkan, saat ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi dimana sebagian besar penduduknya berusia muda dan produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 perkiraan jumlah pemuda (16-30 tahun) sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia.

“Artinya pemuda memilki peranan sangat penting di dalam pembangunan negara,” kata Puan seraya mengungkapkan bahwa ia sudah sering menghadiri acara-acara Pemuda Muhammadiyah untuk memberikan sambutan karena di organisasi tersebut ada spirit dan semangat perjuangan Bung Karno.

Puan lalu mengutip pidato Soekarno yang pernah menyatakan “beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia”. Ia menilai pernyataan kakeknya puluhan tahun lalu itu masih relevan dengan kondisi saat ini.

“Pekikan fenomenal Bung Karno tentang sepuluh pemuda yang akan mengguncangkan dunia itu perlu direnungkan kembali oleh para pemuda di zaman ini,” ucap Puan. (*)

Kota Bengkulu – Mitrapublik.id – Kendati masih mudik (libur) lebaran, Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi tetap memberikan pelayanan prima dari kejauhan kepada warganya yang membutuhkan bantuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.Hal unik seperti ini nampaknya hanya didapatkan warga Kota Bengkulu. Pasalnya, Helmi-Dedy secara terang-terangan memberikan nomor whatsapp (WA) nya untuk masyarakat, dengan itu masyarakat apabila hendak meminta bantuan bisa langsung menghubungi orang nomor 1 dan 2 di Kota Bengkulu tersebut.Seperti halnya, Jumat (6/5/2022), kronologisnya, ada seorang warga Surabaya Permai mengeluhkan tidak mendapat suplai air PDAM. “Pak Wawali, sudah 2 hari ini kami tidak mendapat pelayanan PDAM. Kami tidak bisa mandi. Kami tidak bahagia,” ucap warga di wa tersebut.WA warga ini langsung dikirim ke Direktur. Direktur PDAM pun langsung turun menemui warga. Sembari melakukan perbaikan.Ada pun warga yang WA tadi bernama Ir Parizal kembali kirim pesan WA.“Terimakasih pak, sudah datang Direkturnya. Air juga sudah mengalir,” tutur Parizal.Dengan respon cepat ini, Parizal mengaku bahagia dengan tindakan cepat dari Pemkot Bengkulu.Setelah masalah air usai, Dedy kembali memdapatkan WA dari kader sub KB Kecamatan Singaranpati atas nama Hendriyani. Ia melaporkan bahwa ada warga yang hendak melahirkan tapi terkendala biaya.“Pak, ada warga yang mau melahirkan, tapi tidak ada biaya. Mohon dibantu pak. Ini perutnya sudah mulai sakit pak,” terang Hendriyani.Dari laporan WA tersebut kelihatan ibu Ani agak sedikit panik dan cemas. Lalu WA tadi diteruskan ke grup HD BERSALIN. Bidan-bidan terbaik di grup ini langsung respon. “Siap Pak,” jawab bidan Liliana.Driver ambulans pun langsung merespon. “Ambulan segera turun menjemput pasien,” jawab sang driver.Bidan juga membuat laporan video. Bahwa pasien sudah sampai dilokasi praktek.Beginilah cara kerja kami (Wali-Wawali) dalam melayani warga. Tidak ada alasan warga tidak dilayani secara baik apalagi dengan teknologi dan sistem kerja yang sudah terbangun.“Insya allah seluruh warga Kota Bengkulu akan merasa bahagia dengan pelayanan prima yang kami berikan, ini visi kami untuk membahagiakan warga dengan program-program Pemkot Bengkulu,” ujar Dedy. (**)

JAKARTA – mitrapublik.id – Hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran identik dengan makanan enak. Setiap keluarga biasanya punya menu makanan khusus yang hanya dimasak tiap kali Lebaran tiba.

Tak terkecuali bagi keluarga besar Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ketika menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 H.

Putri Megawati, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa ibunya itu setiap tahun memasak rendang ayam sebagai hidangan spesial untuk Lebaran.

“Ibu saya itu pinter masak rendang, rendang ayam. Dan itu tradisi bagi keluarga kita,” kata Puan.

Rendang ayam bikinan Megawati itu pun selalu dinanti oleh anak-anak dan cucunya.

“Kalau makan ini cuma ada di rumah neneknya. Dan itu hanya satu tahun sekali,” ungkap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Puan pun lalu membagikan resep rendang ayam bikinan Ketua Umum PDI-P Megawati itu di akun instagramnya, @puanmaharaniri.

“Wah, ternyata banyak yang menanyakan resep Rendang Ayam bikinan Ibu saya. Bagi yang penasaran, saya bisikin ya..,” tulis Puan.

Rupanya resep rendang ayam bikinan Megawati itu adalah resep warisan dari kakek Puan, Soekarno.

Resep itu juga sudah ditulis di Buku “Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia Warisan Soekarno”.

Berikut bahan-bahannya:

1 kg daging ayam bistik (lulur dalam)
2 butir kelapa
10 buah bawang merah
6 siung bawang putih
6 sdm cabai merah giling
2 lembar daun kunyit
2 biji kemiri
1/2 ruas kunyit
2 ruas laos
3 sdm garam
2 ruas jahe

Berikut cara membuat rendang ayam ala Megawati:

1. Cuci daging, potong persegi
2. Giling halus bumbu, kecuali laos dan kunyit dan serai
3. Parut kelapa, jadikan santan
4. Didihkan kelapa dan bumbu bumbu dengan wajan, masukkan daging
5. Masak dengan api sedang, terus diaduk hingga air kering
6. Kecilkan api, aduk terus dengan sodet. Angkat bila kering dan warna coklat kehitaman.

“Jangan lupa untuk langsung dicoba. Semoga berhasil,” ucap mantan Menko PMK ini. (*)

JAKARTA – Mitrapublik.id – Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah. Puan bersyukur momen Lebaran kali ini situasi pandemi Covid-19 sudah melandai sehingga warga bisa pulang ke kampung halaman. Ia pun berharap momen Lebaran ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat muslim di tanah air untuk menjalin halal bihalal antar sesama.

Halal bihalal sendiri adalah istilah yang muncul setelah pertemuan antara Presiden pertama RI Soekarno dan ulama pendiri Nahdlatul Ulama, KH Abdul Wahab Hasbullah.

Puan mengisahkan, pada 1948 atau tiga tahun pasca merdeka, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa.

Para elite politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum, sementara pemberontakan terjadi di mana-mana.

Di pertengahan bulan Ramadhan tahun 1948, Bung Karno pun memanggil KH Wahab Chasbullah ke istana negara untuk dimintai pendapat dan sarannya dalam mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat.

Kemudian KH Wahab memberi saran kepada kakek Puan Maharani itu untuk menyelenggarakan silaturahim, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri.

“Mendengar saran itu, Bung Karno menyanggah dan menganggap silaturahim memang sudah biasa dilakukan umat Islam tiap lebaran,” ujar Puan, Minggu (1/5/2022).

KH Wahab pun akhirnya mengusulkan istilah halal bihalal pada Bung Karno. KH Wahab saat itu menganggap para elite politik tidak mau bersatu karena mereka saling menyalahkan.

“Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram, supaya mereka tidak punya dosa maka harus dihalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal,” ujar KH Wahab kepada Bung Karno kala itu.

Dari saran KH Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada hari raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara.

Acara silaturahim itu kemudian diberi tajuk halal bihalal.

Sejak saat itulah instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan halal bihalal, yang kemudian diikuti juga oleh masyarakat secara luas.

“Jadi, Bung Karno bergerak menyebarkan istilah halal bihalal lewat instansi pemerintah, sementara KH Wahab menggerakkan warga melalui institusi non formal,” kata Puan.

Istilah halal bihalal pun akhirnya masih terus dipakai sampai hari ini sebagai kegiatan rutin dan budaya Indonesia setiap perayaan Idul Fitri.

“Semangat yang digagas oleh KH Wahab dan Bung Karno soal halal bihalal selalu relevan untuk terus memupuk persatuan Indonesia yang penuh keberagaman,” tutur Puan.

Kota Bengkulu – mitrapublik.id – Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Arif Gunadi beserta jajaran melangsungkan salat idulfitri 1443 H/2022 di masjid kesayangan masyarakat Kota Bengkulu yakni masjid Agung At-Taqwa, Kelurahan Anggut Atas.

Pantauan dari tim Kominfo, Senin (2/5/2022), pelaksanaan salat dimulai pukul 07.00 WIB dengan diimami Kepala Kemenag Kota Bengkulu Zainal Abidin. Animo jemaah terlihat dengan penuhnya barisan salat diberbagai sudut masjid Agung At-Taqwa, bahkan ada yang harus salat di luar ruangan (halaman depan).

Usai salat, jemaah mendengarkan ceramah Idulfitri dari Rektor UIN FAS Bengkulu Zulkarnain Dali. Jemaah terlihat ada yang menggunakan masker, namun ada juga yang tidak.

Sementara saat sambutan, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengucapkan syukur atas digelarnya salat idulfitri 1443 H dengan khidmat meski Kota Bengkulu masih dilanda pandemi.

“Setelah hampir dua tahun ramadan, dua idulfitri kita tidak bisa tumpah ruah di masjid dan alhamdulillah tahun ini kita bisa kembali menggelar salat idulfitri di masjid dengan khidmat. Nah mudah-mudahan pada tahun ini, lebaran tahun ini Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa dan tadi takbir, tahmid berkumandang di mana-mana,” ucap Dedy.

Dedy juga menegaskan kepada masyarakat, banyak hal yang dipelajari selama bulan ramadan tahun ini dan menjadi suatu hal yang patut disyukuri.

“Momentum idulfitri ini tetap kita syukuri. Ramadan ini menempah kita untuk melatih kesabaran, kemudian melatih kita untuk peduli dengan sesama dan mudah-mudahan suasana ramadhan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya,” tambahnya.(**) 

Jakarta- mitrapublik.Id -Elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani sebagai kandidat calon Presiden mulai naik.

Dengan jadwal pemilihan umum yang masih dua tahun lagi, masih ada waktu untuk terus mendongkrak dengan terus bekerja untuk rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas terkait dengan elektabilitas Puan.

Menurutnya, Puan masih ada waktu untuk mengejar elektabilitas, kuncinya yakni dengan tetap bekerja.

“Masih ada waktu untuk Mbak Puan memperbaiki elektabilitas, waktu masih ada setahun lagi.

Tetap saja bekerja, “ kata Sirojudin, kemarin.

Memang, tutur Sirojudin, tiap tokoh memiliki komunikasi publik yang berbeda.

Ada yang memperkuat basis digital mereka, sebaliknya ada yang mensolidkan basis pemilih.

Apalagi, lanjutnya, popularitas tidak selalu jadi pilihan.

“Calon presiden harus yang dikehendaki oleh pemilih PDIP, jika tidak dikehendaki oleh pemilih bisa jadi pemilih PDIP akan pergi,“ tambah dia.

Dan pekerjaan rumah bagi Puan, tutur Sirojudin, untuk memenangkan hati pemilihnya.

“Mbak puan masih perlu bekerja lebih baik lagi meyakinkan pemilih PDIP sendiri.

Internal, apakah pemilih PDIP menginginkan mbak Puan maju sebagai calon presiden,” tandas Sirojuddin.

Dijelaskan Sirojudin, pemilih PDIP sendiri masih menjadi mayoritas, ini terlihat dalam dua survey terakhir, dimana suara PDIP masih diatas 20%.

Sebelumnya, dalam hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Independen memaparkan adanya kenaikan elektabilitas Puan Maharani dalam bursa calon Pemilihan Presiden 2024.

Elektabilitas Puan naik hingga mencapai 3,1 persen.

Khusus untuk bursa Calon Wakil Presiden, nama Puan masuk tiga besar dengan elektabilitas 13,32 persen.

Posisinya berada di bawah Menparekraf Sandiaga Uno dengan elektabilitas 19,5 persen dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meraih elektabilitas 24,6 persen.

Bukan polesan

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa meningkatnya elektabilitas Puan Maharani karena hasil kinerjanya yang sukses memimpin lembaga DPR RI, bukan karena polesan dan pencitraan.

“Alhamdulillah. Yang menarik adalah bahwa Elektabilitas Mbak Puan meningkat bukan karena polesan bedak pencitraan semu.

Tapi karena kinerja beliau sebagai Ketua DPR RI,” kata Masinton kepada wartawan, hari ini.

Masinton juga memaparkan sejumlah keberhasilan Puan Maharani memimpin lembaga DPR.

Mulai dari kesuksesan DPR menggelar Sidang Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union, hingga sikap konsistensi Puan menegakkan Konsititusi dapam agenda demokrasi.

“Sukses memimpin forum parlemen internasional dan konsistensi Mbak Puan dalam menegakkan Konstitusi dan Agenda Demokrasi, menolak perpanjangan periode masa jabatan presiden.

Apresiasi datang dari Internasional dan dari rakyat Indonesia,” ucap Masinton. (***)

Jakarta – mitrapublik.id – KETUA DPR RI Puan Maharani meminta kepada para anggota DPR agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari kualitasnya. Hal itu terus digaungkannya sejak dilantik pada Oktober 2019.

“Membuat undang-undang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekedar memasang target jumlah 100 atau 200 UU. Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Kerja legislasi DPR tidak hanya sekadar kuantitas, tapi soal kualitas,” kata Puan.

Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengapresiasi pernyataan Puan. “Tentu saja bagus prinsip itu. Itu yang diharapkan,” ujar Ray.

Menurut Ray, penyataan Puan ini sebagai autokritik atas intitusi DPR. Jika sebagai aoukritik, maka Puan harus bisa memastikan pembuatan UU yang bermutu secara kualitas, prosedural, dan kuantitas. “Itu yang harus menjadi fokus utama Puan ke depan,” katanya.

“Apakah pernyataan itu semacam autokritik sebagai stretegi Puan mengembangkan peran dewan di masa akan datang dengan membenahi tiga persoalan dalam legislasi ini atau apa, kita tunggu realisasinya,” tandas Ray.

Sebelumnya, UU TPKS disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 14 April 2022. UU itu mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan DPR dalam menggodok UU. Menurut Ray, pernyataan Puan juga tidak bisa dialamatkan secara sempit pada UU TPKS.

“Kalau untuk itu saja ya menurut saya sangat sempit, seharusnya untuk keseluruhan produk undang-undang di DPR,” pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan Puan seharusnya punya sikap dan respons yang sama pada sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu publik, bukan hanya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“UU TPKS tentu sangat penting, tetapi RUU yang dibutuhkan publik itu tidak hanya RUU TPKS. Masih ada RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana, dan lain-lain. Penghormatan terhadap rakyat jangan pilih-pilih. Semua yang jelas dibutuhkan itu mesti bisa dikerjakan tepat waktu oleh DPR,” ujarnya.

Lucius mengungkapkan jika yang dimaksud pengesahan RUU TPKS bisa menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum publik terkait penegakan kasus kekerasan seksual, maka akan sangat diapresiasi. Tetapi hal itu tidak berarti proses RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU TPKS tanpa kekurangan.

Menurutnya, peran publik sangat penting dalam pengesahan RUU TPKS. Jika publik tidak terus-menerus menekan DPR agar segera mengesahkan RUU TPKS, mungkin sampai sekarang UU TPKS tidak juga tuntas dibahas. Lucius menambahkan bahwa Puan tak cukup berperan dalam UU TPKS. Puan terlihat baru mulai sangat peduli pada fase akhir.

“Tentu saja ia sebagai Ketua DPR punya kuasa yang besar untuk mendorong proses yang cepat kalau kemauan politik itu memang tulus. Tetapi saya lihat respons Puan lebih terlihat sebagai langkah politik memanfaatkan RUU TPKS yang memang ditunggu-tunggu publik,” tukasnya. (***)

Jakarta – mitrapublik.id – Dengan penduduk lebih kurang 265 juta jiwa, perekonomian Indonesia memang boleh dibilang menuju ekonomi kerakyatan.

Lihatlah betapa menggeliat dan bergairahnya UMKM kita.
Mereka memegang peranan penting dengan menyumbang 60,43 persen dari total PDB tanah air dan mereka juga merupakan jalan keluar masyarakat dari masalah tingginya angka pengangguran dengan menyerap 96 persen jumlah tenaga kerja.

Jika dilihat dari besarannya, UMKM kita jumlahnya ada sekitar 65 juta unit. Kontras bila kita bandingkan dengan Usaha Besar yang ada di NKRI yakni berjumlah sekitar 5500-an.

Para founding father negara kita telah merumuskan dengan sebaik2nya persoalan keadilan sosial khususnya dalam bidang ekonomi dengan menelurkan gagasan UUD 45 khususnya pada pasal 33 dimana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berazas kekeluargaan.

Negara sebagai penyusun usaha bersama dalam bidang perekonomian itu haruslah bersikap aktif melahirkan segala regulasi yang mendorong berbagai level Usaha, baik Usaha level bawah, menengah maupun atas untuk bersama sama dengan azas kekeluargaan menciptakan ekosistem ekonomi yang menyejahterakan tiap warga negaranya.

Azas kekeluargaan dalam perekonomian negara yang dimaksud disini adalah bahwa segala regulasi yang dibuat oleh pemerintah dipastikan tidak menjadi alat yang bisa digunakan oleh satu pihak untuk menindas pihak lainnya dalam rantai ekonomi makro.

Maka akan tercipta ekosistem pasar yang sehat sebagai suatu instrumen, dimana memang dibutuhkan campur tangan nagara untuk beberapa hal khususnya yang menyangkut pihak yang lemah atau terlemahkan.

Regulasi negara haruslah bersifat inklusif menjembatani berbagai golongan usaha baik yg lemah maupun yang kuat, tetapi juga secara tegas afirmatif mengambil peran keberpihakannya dengan usaha kecil dan menengah seperti UMKM ataupun koperasi.

Walaupun para konseptor ekonomi pendiri negara kita telah merujuk koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa akan tetapi pada kenyataannya nasib koperasi di tanah air masih jauh api dari panggang.

Seberapa banyak kita dengar kesuksesan sebuah koperasi di Indonesia ?

Ironisnya yang sering kita dengar malah sebaliknya, banyak koperasi yang miss management dan bermasalah baik dengan anggotanya sendiri maupun dengan pihak ketiga di luar mereka.

Sementara di banyak negara maju sistem koperasi ini malah bisa menjadi usaha konglomerasi besar.

Kita bisa sebut contohnya seperti koperasi petani susu Fonterra di New Zealand yang mendunia dengan aneka produk turunan susu seperti keju, yoghurt dan lain sebagainya.

Ada juga koperasi REWE asal Jerman yang didirikan pada tahun 1927 dan telah beroperasi di 20 negara di Eropa dan memiliki omset sekitar Rp. 800 trilyun.

Keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan yang nyata bisa diwujudkan dalam regulasi seperti di sektor perbankan dimana bentuknya adalah kemudahan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah dengan bunga yang rendah dan meminimalisir kolateral yang diagunkan.

Keberpihakan pada usaha kecil pada aktualisasinya sebenarnya adalah juga keberpihakan pada usaha menengah dan usaha besar.

Mengapa demikian ?
Karena pada hakekatnya usaha kecil bisa jadi merupakan bagian dari rantai pasokan yang dibutuhkan oleh usaha menengah dan besar dalam memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mereka.

Disinilah kita bisa melihat bahwa tidaklah mungkin suatu usaha besar hidup sendirian.

Asas gotong royong sangatlah diperlukan guna mendukung ekonomi kerakyatan.

Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan Ketua DPRRI Puan Maharani menyampaikan permasalahan perlunya saling empati dan menjunjung tinggi asas gotong royong dalam pemulihan ekonomi bangsa setelah Pandemi, seperti yang diungkapkan oleh Puan Maharani saat bertemu Presiden Joko Widodo awal April lalu.

Ia akan selalu hidup dalam ekosistem rantai pasok.
Ikut serta dalam membangun dan membesarkan usaha kecil itu artinya praktis juga membesarkan usaha besar.

Tantangan berikutnya yakni globalisasi ekonomi dimana semua negara di dunia ini bisa menjadi pesaing atupun partner ekonomi bagi negara lainnya.

Disini juga dibutuhkan peranan pemerintah yang aktif untuk terus menerus membina usaha kecil agar bisa berkompetisi secara sehat di ajang dunia.

Peranan pemerintah tersebut bisa berupa regulasi maupun pendampingan untuk meningkatkan wawasan usaha kecil tentang kualitas produk, manajemen, pasar, era digital dan permodalan.

**) Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Kerakyatan Tinggal di Jawa Timur

Kota Bengkulu – mitrapublik.id – Jelang Lebaran / Idulfitri 1443 H/2022 M, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Bengkulu bersama agen melakukan inspeksi mendadak (sidak), terkait ketersedian gas melon (3 Kg) dan non subsidi di pangkalan, Kamis (28/4/2022).

Adapun beberapa agen yang ikutserta kali ini antara ain PT Kartika Buana Rafflesia, PT Integra Sarana Niaga, PT Sumber Petrolina dan PT Rezeki Eko Energia.

Kabid sarana Perdagangan dan Tertib Niaga Disperindag Erika Ariesanti saat melakukan sidak menyampaikan bahwa ketersediaan gas /elpiji baik subsidi maupun Non subsidi, ditingkat pengecer / pangkalan untuk menghadapi lebaran dirasa mencukupi. Hal ini tidak menjadi kendala disaat menyambut lebaran maupun setelah lebaran.

“Dari hasil pantauan tadi, kita mengambil sampel di 5 lokasi yang tersebar di berbagai kecamatan sebanyak 5 pangkalan. Disini dapat disimpulkan bahwa kondisi gas melon dan non subsidi di pangkalan dalam kondisi kondusif, artinya tidak terjadi kelangkaan. Sehingga saat ini hingga menjelang lebaran insya allah ketersediaan akan ada dan pihak agen akan tetap menyalurkan gas-gas ke pangkalan,” tandasnya.

Senada dengan Erika, salah satu pihak agen gas di Kota Bengkulu menjelaskan bahwa, pendistribusian gas terpantau lancar dan berkesinambungan, berjalan kondusif tanpa ada kendala sehingga masyarakat dapat tenang tanpa rasa was-was atau permainan harga akibat kelangkaan elpiji.

“Iya, hampir rata-rata kondisi gas melon diberbagai kecamatan dalam kondisi kondusif. Jadi tidak ada isu-isu miring yang berartilah istilahnya. Dan kita pastikan hal ini akan terkendali jelang idulfirltri,” ungkapnya. (R01/rd)