Nasional

Jakarta, Mitrapublik.id – Presiden Prabowo Subianto Berpegangan Erat dengan Bupati Kaur Gusril, Bahas Komitmen Pembangunan Daerah

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkeliling menyalami satu per satu ratusan kepala daerah terpilih usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo terlihat didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Para kepala daerah dari berbagai tingkatan, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, hingga wakil wali kota, tampak antusias menerima salam dari Presiden.
Prabowo tampak tersenyum dan mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang disalaminya. Salah satu kepala daerah yang sempat berbincang dengan Presiden adalah Bupati Kabupaten Kaur, Gusril Pausi.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur, memberikan dukungan besar terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Hal ini tercermin dalam perolehan suara yang mencapai 82% di Kabupaten Kaur dan 70,42% di tingkat Provinsi Bengkulu pada Pemilu lalu,” kata Gusril.

Lebih lanjut, Saat berjabat tangan dengan Presiden Prabowo, Gusril menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu sangat antusias mendukung beliau.

“Kami berharap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat membantu pembangunan di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Kaur,” kata Gusril Pausi kepada wartawan.

Sebagai Kepala Daerah (KDH), Bupati Kaur ini menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Presiden Prabowo, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah maupun dalam peran lintas partai politik.

Diketahui, Gusril Pausi saat ini juga digadang-gadang sebagai calon kuat Ketua DPD I Partai Golkar Bengkulu.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo tampak mendengarkan dengan seksama dan mengiyakan pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Kaur.

Adapun pelantikan ini diikuti oleh 961 kepala daerah yang telah lolos dari sengketa di Mahkamah Konstitusi. Setelah prosesi pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari 2025.

Mitrapublik.id – Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 9 Januari 2024. Dalam pengantarnya, Presiden menginstruksikan seluruh jajaranya untuk mewaspadai dinamika geopolitik global dan menjaga kondisi dalam negeri salah satunya menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

“Kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri utamanya menjelang Pemilu serentak di bulan Februari. Dan juga kita harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadan dan Idulfitri pada Maret dan April 2024,” ucap Presiden.Selanjutnya, Kepala Negara menyampaikan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan iklim yang dapat mengganggu musim tanam dan panen raya. Presiden menyebut bahwa strategi pangan juga harus diperhitungkan dengan baik.“Hitung-hitungan mengenai kondisi aman juga dengan strategis pangan kita betul-betul harus dikalkulasi dengan baik karena betul-betul perubahan iklim ini harus kita hitung,” tuturnya.Selain itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden menekankan agar ketersediaan BBM dan gas, serta harga dan stok pangan dapat terus terjaga.“Mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia jangan sampai satu, dua, tiga atau lebih kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu misalnya, harus dipantau dan dilihat secara detail,” ujar Presiden.

Jakarta – Mitrapublik.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar acara halalbihalal secara virtual dengan ribuan peserta terdiri dari pengurus DPP PDIP dan Tiga Struktur Partai.

“Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin,” demikian antara lain yang sampaikan Megawati yang mengikuti acara dari kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2022) petang.

Sekjen PDIP bersama sejumlah pengurus DPP PDIP mengikuti kegiatan tersebut dari kantor pusat DPP PDIP.

Megawati menyampaikan satu hikmah puasa di bulan Ramadhan yakni pentingnya menjaga kedisiplinan dalam segala hal.

Dalam acara rapat DPP yang diperluas tersebut diikuti para kepala daerah yang diusung PDIP, termasuk pengurus partai hingga tingkat kabupaten/kota, Megawati menyinggung soal pentingnya untuk selalu turun ke bawah. Mendengar dan menangkap aspirasi masyarakat. Apalagi saat Pemilu 2024 akan semakin banyak pemilih pemula yang menggunakan hak suaranya.

Diapun mengingatkan soal berbagai hasil survei yang menempatkan PDIP sebagai partai yang paling dipilih, namun kader dan pengurus Partai tidak boleh lengah.

“Meskipun hasil survei begitu, menempatkan PDI Perjuangan dengan elektoral tertinggi, tapi jangan menjadi pegangan utama. Karena itu bisa melemahkan daya juang kita,” ucap Megawati.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelum penutupan acara silaturahmi virtual tersebut, kembali mengutip intisari pesan yang disampaikan Megawati.

“Jelas sebagai kader partai kita harus punya fighting spirit yang dalam perjuangan, suatu semangat yang terus berkobar bagai api yang tak kunjung padam. Karena itulah seluruh anggota dan kader partai agar tidak masuk dalam zona nyaman. Kemenangan itu diperoleh melalui perjuangan, turun ke bawah dan gerak gotong royong,” urai Hasto.

Satu hal penting yang disampaikan Megawati dalam momen tersebut terkait penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ke-dua PDIP.

“Ibu Ketua Umum telah memutuskan Rakernas yang ke-dua tahun 2021 yang diadakan tahun 2022 akan dilakukan pada tanggal 21-23 Juni mendatang,” ucap Hasto.

Hasto meminta berbagai arahan Megawati untuk menjadi perhatian seluruh kader dan pengurus partai agar tidak masuk zona nyaman, tidak berleha-leha tapi selalu membangun fighting spirit

Jakarta – Mitrapublik.id – Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, mikrofon yang biasa digunakan untuk anggota DPR RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara I, memang diatur otomatis mati setelah menyala selama 5 menit.

Menurutnya, pengaturan ini sesuai dengan batas maksimal waktu bicara yang diberikan kepada anggota DPR, selagi pembatasan durasi sidang paripurna di masa pandemi Covid-19.

“Jadi setelah dipencet, mik akan menyala, untuk kemudian akan mati secara otomatis setelah 5 menit,” kata Indra, Rabu (25/5/2022), terkait matinya mikrofon anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, saat sidang paripurna DPR, kemarin.

Indra menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) Anggota Pasal 256 ayat 6. Dalam pasal itu, diatur setiap anggota diizinkan bicara dan menyampaikan pertanyaan maksimal lima menit.

“Mik itu diatur berdasarkan Tatib ini pasal 256 ayat 6, lima menit otomatis mati. Jadi itu memang batasnya itu ada di dalam Tatib,” ucapnya.

“Saya kira dari sisi teknis kami Sekretariat Jenderal perlu menjelaskan proporsi itu, juga seperti yang dulu-dulu ya tidak ada sebenarnya dengan kaitannya mati mematikan, enggak. Toh kemarin interupsi tetap berlangsung tapi setiap lima menit dengan sendirinya mik akan mati,” lanjutnya.

Namun demikian, kata Indra, mikrofon tersebut bisa dinyalakan kembali setelah mati otomatis. “Kan terdengar Pak Amin bisa menyalakan kembali miknya setelah mati sebentar,” kata Indra.

Lebih jauh Indra menjelaskan, batas waktu maksimal Sidang Paripurna DPR RI selama masa pandemi Covid-19 adalah 2 jam 30 menit. Karenanya, Pimpinan DPR yang betugas memimpin sidang, bertanggung jawab untuk sebisa mungkin tidak menabrak batas waktu tersebut. .

“Kalau sidang paripurna kemarin kan bahkan sudah 3 jam, artinya sudah lebih 30 menit dari ketentuan, sehingga ada keharusan pimpinan sidang untuk segera menutup sidang,” kata Indra.

Soal interupsi di sidang paripurna, kata Indra, anggota DPR RI diberi kesempatan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan agenda sidang paripurna yang sedang berjalan.

“Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara anggota Dewan sendiri,” kata Indra.

Untuk diketahui, anggota Fraksi PKS DPR, Amin Ak, menyampaikan interupsi terkait persoalan hukum LGBT di akhir sidang paripurna. Padahal tidak ada agenda sidang paripurna terkait hal tersebut.

Dalam video rekaman yang beredar, juga tidak terlihat pimpinan sidang mematikan mikrofon dari atas meja pimpinan.

“Jadi tidak benar kalau ada Pimpinan DPR yang mematikan mik,” tegas Indra.

JAKARTA – Mitrapublik.id – Tepat hari ini, 42 tahun lalu, Indonesia kehilangan ibu negara pertamanya, Fatmawati. Ia meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekkah. 

Cucu Fatmawati, Puan Maharani, mengenang neneknya itu sebagai sosok yang membanggakan. 

“Ibu Fatmawati selain menjadi kebanggaan keluarga kami, beliau juga adalah sosok kebanggaan masyarakat Bengkulu, dan kebanggaan bangsa Indonesia,” kata Puan, Sabtu (14/5/2022). 

Puan pun selalu menjadikan sosok Fatmawati sebagai inspirasi.

Perjuangan Fatmawati yang mendukung Soekarno dalam memproklamirkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dinilai Puan tak hanya sekedar pengabdian istri kepada suami, namun juga seorang warga kepada negara dan bangsanya.

“Salah satu cerita yang paling menginspirasi dari Ibu Fatmawati adalah bagaimana ia turut menjahit bendera merah putih, yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan,” kata mantan Menko PMK ini. 

Puan mengisahkan, saat itu untuk mendapatkan bahan kain merah dan putih dalam ukuran sebesar bendera bukan lah hal yang mudah. 

Barang-barang eks impor semuanya berada di tangan Jepang.

Fatmawati pun harus meminta bantuan  Shimizu, orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia. 

Shimizu lalu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang mengepalai gudang di Pintu Air di depan eks Bioskop Capitol.

Dengan susah payah Fatmawati akhirnya mendapatkan bahan kain itu dan menjahitnya. 

“Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia,” kata perempuan pertama yang menjadi Menko di Indonesia ini. 

Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan.

Pasalnya, Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra.

Fatmawati menjahit bendera itu secara berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan hanya dengan tangan saja. 

Sebab dokter melarang ia menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. 

Tak jarang, Fatmawati menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

Namun, Fatmawati tak berhenti menjahit bendera itu hingga rampung karena meyakini Indonesia akan segera merdeka dalam waktu dekat.

“Bagi saya, Ibu Fatmawati adalah sosok yang mempunyai visi dan pandangan jauh ke depan. Atas jasa Beliau, kita bangsa Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang dijahit dengan tangan Beliau sendiri dan dipersiapkan sebelum Indonesia merdeka,” kata Puan. (*)

Jakarta – Mitrapublik.id – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik  yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. 

Masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah. 

“Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis,” ujar Trubus.

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan. 
“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi,” lanjutnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif. Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 
“Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial,” tegasnya.

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. 
“Jadi masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah,” sambungnya.

*Jangan BLT*

Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

“Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi. Karena kemarin pandemi. Sekarang masyarakat sudah bermobilitas. Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian,” tegasnya.

Trubus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan. Pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Pemerintah melakukan efisiensi. Misalnya untuk ASN yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dievaluasi dulu,” sambungnya.

Meski demikian, pemerintah disarankan untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM 
“Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu,” pungkasnya.

Sementara itu, kata Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman mengharapkan pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. “Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” ujarnya, selasa (17/5). 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

Pada prinsipnya, dalam merencanakan kenaikan harga, harus diperhatikan betul dampaknya kepada masyarakat. “Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri.” ujar Rizal. Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju. (***)

Jakarta – Mitrapublik.id – Akibat kelangkaan pasokan minyak goreng di tanah air, akhirnya mulai tanggal 28 April 2022 Pemerintahan presiden Joko Widodo melarang ekspor produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Menyikapi kelangkaan minyak goreng di tanah air usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan Ketua DPRRI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan persoalan minyak goreng yang berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum yang berdampak luas.

Pelarangan sementara ekspor minyak goreng ini menunjukkan keberpihakan yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas. Pemerintah akan tegas menindak siapa saja yang melanggar keputusan tersebut.

Pelarangan ekspor minyak sawit ini tentu saja berdampak sangat besar pada perekonomian global, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.

Tahun lalu saja (2021) nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai USD 35,5 Milyar dari penjualan global 26,9 Juta Ton minyak sawit dengan pasar terbesarnya adalah China (4,7 Juta Ton), Uni Eropa (4,0 Juta Ton), India (3,03 Juta Ton) dan Pakistan (1,6 Juta Ton).
Awalnya dunia berharap Indonesia dapat menjadi stabilisator harga di pasar minyak goreng dunia yang terganggu akibat pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Russia terhenti karena perang dua negara tersebut.

Sedangkan pemasok besar lainnya adalah negara Kanada yang sayangnya sedang mengalami gagal panen biji bunga matahari akibat cuaca yang ekstrim.

Cuaca ekstrim juga mengganggu panen dan produksi subtitusi minyak goreng lainnya yang berbahan baku dari kacang kedelai asal negara2 Amerika Selatan.

Jadilah harga minyak sawit naik sejalan dengan kelangkaan minyak biji bunga matahari tersebut dan harga pasar dunia yang naik menggiurkan ini dimanfaatkan oleh para usahawan minyak sawit untuk menggenjot ekspor mereka seraya melupakan keamanan suplai pasar domestik.

Lihat saja harga CPO yang pada bulan juli 2021 sebesar USD 780 per Ton pada saat ini menjadi USD 1.600 . Ini adalah masa keemasan minyak sawit.

Akibat Pelarangan ekspor minyak sawit Indonesia ini terjadi gelombang kekacauan pada rantai suplai mulai dari rumah tangga, usaha makanan, restaurant hingga industri global khususnya industri turunan yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya.

Minyak goreng hilang dari rak rak supermarket Rewe, Aldi, Edeka di Eropa dan Walmart, Stop & Shop, Safeway Amerika.

Restaurant dan bisnis makanan mulai dari Inggris, India hingga ke Korea Selatan yang menggunakan minyak goreng tampak K.O. terkena pukulan telak dua kali yakni : Pandemi Covid 19 dan langkanya minyak goreng.

Perusahaan2 Farmasi dan Sabun serta jenis perusahaan lainnya yang berbahan baku minyak sawit di China tampak mengurangi produksinya.

Sebuah komoditi yang pernah dianggap remeh oleh Uni Eropa dengan cara pelarangan peredarannya di U.E. saat ini telah nyaris melumpuhkan berbagai bidang usaha dan perekonomian dunia.

Naiknya harga minyak goreng mempengaruhi kenaikan disegala sektor dan pada akhirnya menyumbang angka Inflasi global. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia Indonesia mempunyai potensi penguasaan sumber energi bahan bakar diluar energi fossil minyak bumi.

Minyak sawit telah menjadi primadona sumber Biofuel masa depan.

Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air dan dunia harus kita anggap bukan sebagai malapetaka atau ironi negara produsen minyak goreng terbesar, akan tetapi sebagai pemanasan untuk perbaikan regulasi dan tataniaga sekaligus tatakelola dari hulu ke hilir pertanian dan industri minyak sawit sang juara dunia.(**)

Oleh : Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur