KOMINFO KOTA BENGKULU

Kota Bengkulu – Mitrapublik.id – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) menggelar pelepasan bersama anak PAUD se-Kota Bengkulu dengan mengangkat tema ‘wujudkan generasi indonesia yang berkarakter’, berlangsung di aula Sinar Sport, Senin (06/06/22).

Hadir Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Ketua DPRD kota Suprianto, Kepala Dinas Pendidikan Sehmi, Perwakilan Polres, para Camat, Sekdis Dinkes Nurhidayati, Wakil Bunda PAUD Dian Fitriani, Kabid PAUDNI Disdik Minarni, Ketua HIMPAUDI Kota Bengkulu Yulita Suprihatin, beserta jajaran lainnya.

Tampak bahagia terpancar dari wajah anak-anak PAUD yang sebentar lagi akan memasuki tingkat sekolah dasar (SD). Melihat hal tersebut, Dedy sangat senang dan mendoakan anak-anak tersebut agar menjadi anak yang cerdas dan menjadi kebangaan bangsa ke depannya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada para guru PAUD yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah mendidik dan mengajar para anak usia dini tersebut. Menurutnya, tak semua orang memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak usia dini, apalagi di era kemajuan teknologi saat ini.

Insya Allah dedikasi ibu-ibu dalam membimbing anak ini bernilai pahala. Karena tak semua orang bisa membimbing anak-anak usia dini ini. Ibu ini orang-orang pilihan, insya allah ibu semua ke depannya sehat selalu, rezeki berlimpah dan dinaungi keberkahan lainnya,” ujar Dedy.

Dedy juga merasa senang, saat anak-anak PAUD melantunkan hafalan 40 hadits dan berbagai ayat pendek. Ia berharap generasi ini terus berkembang dengan baik dan menjadikan Kota Bengkulu religius dan bahagia.

“Ini bagus sekali, semua gebrakannya sejalan dengan program pak wali dan wawali untuk membuat Kota Bengkulu yang religius,” demikian Wawali. 

Bengkulu – Mitrapublik.id – Hadirnya Call Center 112 Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dimaksudkan untuk memberi layanan prima pada warganya. Sayangnya, niat baik itu malah dibalas dengan keisengan oleh warga Kota Bengkulu yang melakukan panggilan palsu hingga 564 kali.

Padahal sejatinya nomor 112 bebas pulsa ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan segala kebutuhan yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan bantuan. Misalnya seperti kebutuhan ambulans, pemadam kebakaran hingga layanan kepolisian atau lainnya yang bersifat darurat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu diwakili Kabid Penyelenggara E-Goverment Herliani mengatakan, panggilan prank terbanyak dilakukan pada saat uji coba dan setelah launching layanan 112 beberapa waktu lalu.

“Hal ini terjadi di manapun tak hanya Kota Bengkulu. Apalagi masih baru dan masyarakat cenderung untuk mencoba. Sudah banyak panggilan iseng masuk sampai 564 kali, untuk panggilan kondisi darurat baru 6 kali,” ujar Leni, sapaan akrabnya.

Lucunya, kata Leni, ada telepon dari anak kecil dan ada yang iseng sekedar mengajak kenalan petugas operator (Perempuan).

“Petugas kita tetap menjawab sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun bila terjadi berulang kali menelpon dengan nomor yang sama nantinya kita blokir nomornya dan nomornya bisa dilacak juga,” jelas Leni.

Tetapi, sejauh ini, layanan Call Center 112 dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Call center 112 ini memang dibuat untuk melayani masyarakat. Jadi kita imbau warga untuk tak segan menggunakannya,” tutupnya. (**).

Bengkulu – Mitrapublik.id – Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan dari masyarakat Kota Bengkulu mengenai bagaimana alur dan teknis penjaminan dan pendaftaran kepesertaan BPJS Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan program kerjasama Pemkot Bengkulu dan BPJS Kesehatan, Jumat pagi (27/5/2022) digelar rapat di ruang kerja Kadis Kominfo.

Rapat dipimpin Kadis Kominfo Eko Agusrianto dihadiri Kadis Sosial Rosminiarty dan Plt Kadis Kesehatan Sri Martiana. Dalam rapat telah disepakati mengenai alur pasien rawat inap penjaminan kepesertaan UHC Kota Bengkulu.

“Ini khusus bagi warga Kota Bengkulu yang tidak mampu dan sedang dalam perawatan di FKRTL Rumah Sakit dengan status kepesertaan belum terdaftar, BPJS menunggak, dan BPJS non Aktif,” sampai Eko.

Eko melanjutkan, pasien langsung ke rumah sakit yang dituju dengan ruang perawatan hak kelas III ( tiga). Pada rapat itu juga dijelaskan mengenai alur pendaftaran kepesertaan UHC Kota Bengkulu.

“Pertama, warga Kota Bengkulu yang tidak mampu, belum terdaftar BPJS, atau BPJS
Menunggak dapat mendaftar ke Dinas Sosial Kota Bengkulu. Kedua, membawa fotokopi KTP dan KK Kota Bengkulu. Ketiga, membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dan selanjutnya bersedia dirawat di ruang perawatan Kelas III,” jelas Eko.

Rapat teknis ini, lanjut Eko untuk lebih memudahkan masyarakat memperoleh hak sehingga Pemkot Bengkulu menyelenggarakan program seluruh warga kota tanpa terkecuali berhak mendapatkan perawatan.

“Sosialisasi dan koordinasi ini akan terus dibangun. Seperti disampaikan Kadis Kesehatan tadi, dalam waktu dekat akan ada sosialisasi dengan seluruh camat, lurah, dan seluruh Direktur rumah sakit agar nanti tidak ada kendala-kendala teknis di lapangan,” ujar Eko.

Eko melanjutkan, program ini sesuai dengan komitmen Walikota dan Wawali bahwa disetiap persoalan-persoalan masyarakat, pemerintah hadir karena Walikota dan Wawali ingin selalu menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat. (**)

Bengkulu – Mitrapublik.id – Kendati batal menata kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) karena terkendala beberapa peraturan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas Pariwisata (Dispar) tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pedagang di kawasan DDTS.

Penyataan ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dispar Amrullah saat diwawancara, Jumat (27/5/2022).

“Yang jelas Pemkot melalui kita (Dispar-red) itu sudah melaksanakan pembinaan kemudian pengawasan di DDTS. Nah salah satu contoh kemarin kami sudah bekerjasama dengan KNPI. Kami berkolaborasi mengadakan sosialisasi tentang pemerataan pengelolaan DDTS,” ungkap Amrullah.

Poin penting yang disampaikan, lanjut Amrullah mengenai perihal viralnya salah satu pedagang yang memaksa pembeli untuk berbelanja saat berkunjung ke kawasan DDTS.

“Jadi di sosialisasi ini kita berikan pemahaman agar tidak ada lagi pemaksaan terhadap pembelian. Kemudian pengunjung dikasih kebebasan untuk berwisata di kawasan DDTS. Setelah itu terkait penyeragaman harga. Nah itu semu sudah kita lakukan, sudah disosialisasikan kepada seluruh para pelaku usaha yang ada di DDTS tersebut,” terangnya. (**).