Bengkulu

Mitrapublik.id – Cegah angka stunting meningkat di Provinsi Bengkulu, H Zulhanani SE. MM, berikan semangat motivasi dan dukungan pada masyarakat dengan tema “Ekonomi Desa Bangkit, Masyarakat Sejahtera”, di desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kamis, 02/06/2022.

Stunting saat ini tengah banyak diperbincangkan oleh berbagai instansi dan kalangan, terutama bagaimana segala lini bisa memberikan kontribusi untuk tidak meningkatnya angka Stunting di Provinsi Bengkulu, seperti halnya yang turut dilakukan oleh KETUA BIDANG EKONOMI, Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu (BMMPB), Zulhanani atau yang sering disapa Bang Bans, yang ikut serta memberikan peran untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada masyarakat kecil untuk meningkatkan perekonomian di desa.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak akan mengalami pendek usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat penting (severety stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) dan tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS tahun 2006.

Dan saat ini, angka stunting di Provinsi Bengkulu mencapai 22,1 persen.

Dalam sambutan, bang Hans menyampaikan bahwasanya, permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK,
akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal, kematian balita di dunia dan menyebabkan hilangnya SDM, dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh,
hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik
tubuh serta gangguan metabolisme.

Sedangkan dalam jangka panjang, stunting
menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Mengingat begitu
serius dampak stunting terhadap anak, oleh karena itu topik mengenai stunting menjadi penting untuk di sosialisasikan ke desa-desa yang ada di provinsi Bengkulu.

“Alhamdulilah, Hari ini saya berkesempatan memberikan kontribusi saya sebagai putra daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat saat ini berkesempatan di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Saya berharap angka stunting di Bengkulu bisa turun drastis hingga angka 14%, karena stunting ini akan berdampak sangat besar pada regenerasi dan SDM selanjutnya, sehingga kita semua harus bersama-sama memberikan upaya bagaimana angka stunting bisa turun dan masyarakat di Provinsi Bengkulu, aman dan sejahtera” ujar bang Hans saat sesi wawancara. (**)

Bengkulu – Mitrapublik.id – Hujan badai yang terjadi Minggu Malam, 29 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB mengakibat atap lima rumah di Jalan Cendrawasih RT 08 RW 03 Kelurahan Kebun Gran, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu rusak parah.

Dari keterangan warga setempat, kejadian tersebut mengakibatkan kerugian korban terutama atap rumah warga yang rusak parah.

“Kejadian berawal dari hujan badai tadi malam, sementara ini ada lima rumah yang rusak parah,” ujar salah satu warga.

Di sisi lain, warga yang rumahnya rusak parah berharap bantuan dari pihak dermawan dan Pemerintah.(m4)

Bengkulu – Mitrapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2021.

Raihan predikat Opini WTP ini merupakan keempat kalinya yang diraih secara berturut-turut, sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021.

Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras Walikota-Wawali dan jajaran Pemkot Bengkulu dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021.

Penghargaan opini WTP ini diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat kepada Walikota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Ketua DPRD Suprianto, Inspektur Eka Rika Rino, Kepala BPKAD Yudi Susanda, Jumat (20/5/2022).

Dengan capaian ini, Walikota Helmi melalui Kadis Kominfo Eko Agusrianto mengucap syukur dan menyatakan capaian ini sudah sesuai ketetapan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bengkulu hari ini kembali mendapat predikat Opini WTP untuk ke empat kalinya secara berturut- turut. Ini menandakan dalam penganggaran, pengelolaan, serta pelaporan keuangan APBD pada setiap tahunnya Pemerintah Kota Bengkulu telah sesuai dengan kaidah yang telah dipersyaratkan,” ujar Eko.

Ia berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan.

Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar prestasi, melainkan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

“Tentu saja ini prestasi yang harus kita pertahankan ke depannya,” terang Eko. (**).

Bengkulu – Mitrapublik.id – Pembangunan Balai Kota (Berendo Merah Putih) di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar mulai digarap pada tahun 2022. Sabtu (21/5/2022) pagi, Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi didampingi Sekda Arif Gunadi, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta beberapa stakeholder terkait melakukan launching pembangunan balai kota tahap pertama dengan ditandai peletakan batu pertama.

Pembangunan balai kota dilakukan tak lain karena eks balai kota saat ini telah menjadi tempat Mal Pelayanan Publik (MPP). Disini, Helmi juga ingin menjadikan lokasi tersebut menjadi ramai dan pertumbuhan ekonominya meningkat, hal tersebut pun dikemas dengan rencana menghadirkan Kota Merah Putih (area perkantoran baru).

“Dulu, kantor Walikota kita jadikan rumah sakit yang megah dan terbesar di Kota Bengkulu. Setelah itu, balai kota kita jadikan tempat pelayanan publik yakni MPP. Inilah bentuk komitmen kita terhadap masyarakat dengan membangun berbagai fasilitas umum untuk kemaslahatan orang banyak,” ujar Helmi.

Helmi juga menceritakan flashback ketika perjuangan membangun Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD).

“Kalau kita bandingkan kota-kota lain misalnya Palembang, rumah sakitnya sudah lebih dari satu. Selain itu, kemarin saya ke Depok ketemu Walikota Depok rumah sakitnya pun sudah lebih dari satu. Rata-rata ada dua rumah sakit milik pemerintah kota lain. Untuk itulah kita benar-benar ingin punya rumah sakit sendiri kala itu. Ditambah lagi kita mendengar dan melihat berita banyak sekali masyarakat yang tak mendapatkan pelayanan terbaik (dibuat sakit hati) ketika datang ke RS. Inilah hal yang memecut semangat kita,” tegasnya.

Meski terkendala anggaran saat itu, Helmi tetap berjuang dan berusaha keras menghadirkan rumah sakit dengan pelayanan terbaik. Usahanya pun berbuah manis, rumah sakit dambaan warga kota (RSHD) akhirnya hadir di tengah masyarakat. Pelayanannya juga tampak beda dengan RS lain dengan adanya salon gratis yang diprogramkan Walikota Bengkulu dan jajaran RSHD.

“Maka opsinya ialah kita gunakan Kantor Walikota yang paling strategis tempatnya (Simpang Lima) itu untuk dirubah fungsinya menjadi rumah sakit. Sehingga anggaran tidak terlalu besar, tetapi pemanfaatannya yang besar,” imbuhnya.

Dengan demikian, RSHD merupakan salah satu opsi masyarakat ketika keluarganya mengalami sakit, apalagi dengan kenyamanan pelayanan 3 S (Senyum, Salam, Sapa) nya.

Tak sampai disana, Helmi juga menceritakan pengorbanannya dengan menghibahkan balai kota untuk dijadikan MPP. Ia lakukan hal ini semata-mata ialah untuk kepentingan masyarakat dengan memudahkan pelayanan perizinan di Kota Bengkulu melalui MPP.

“Balai kota di pekan sabtu ini sudah kita canangkan jauh-jauh hari, dikarenakan memang sudah lama balai kota dialihfungsikan menjadi MPP. Ini juga saran dan masukkan pemerintah pusat tentang pentingnya kota memiliki mal pelayanan publik. Dari beberapa opsi akhirnya kesepakatan menyatakan balai kota lebih representatif dijadikan MPP. Hal ini kita penuhi sebagaimana sebelumnya hal yang sama kita lakukan pada kantor walikota menjadi rumah sakit,” jelasnya.

Hingga saat ini, baik RSHD maupun MPP memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui tupoksinya masing-masing. Atas suksesnya hal ini, Helmi membeberkan kunci dirinya dan jajaran dalam membangun Kota Bengkulu ialah sebuah kekompakan. Itulah yang menjadi modal besar dalam mewujudkan Kota Bengkulu religius dan bahagia.

“Modal terbesar dari Pemkot Bengkulu bukan anggaran, bukan hebat-hebatan, tetapi kekompakan. Modal besar ini ialah kita bisa bersinergi, berkolaborasi internal kita, pemerintah ini cukup solid, cukup kompak. Sehingga beban yang berat itu terasa ringan karena digotong-royongkan,” tutupnya. (**)

Bengkulu – Mitrapublik.id – Persiapan peresmian sesi 1 serta kelanjutan pembangunan sesi 2 Jalan Tol Bengkulu Tol Bengkulu – Lubuk Linggau pada 2023 mendatang, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan pertemuan khusus bersama Pimpinan PT. Hutama Karya (HK), di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Rabu (18/05).

Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dari pertemuan tersebut PT. HK sepakat untuk melakukan finishing pembangunan sesi 1 dan peresmian pada Juni atau Juli 2023 yang rencananya diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo.

“Mudah-mudahan bapak presiden bisa datang ke Bengkulu. Terlebih pada pertemuan di IKN pada beberapa bulan lalu Presiden Jokowi juga berencana akan hadir di Bengkulu sekitar Juni – Juli mendatang. Maka kita sinkronkan persiapan untuk peresmian,” jelas Gubernur Rohidin.

Lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, terkait kelanjutan pembangunan sesi 2, memang secara teknis dalam perencanaan pembangunan nasional Musrenbang nasional 2022 akan dimulai di tahun 2023.

Tapi tentu menurut Rohidin, ini membutuhkan kesiapan-kesiapan kemudian kesepakatan-kesepakatan yang pasti, sehingga pembangunan bisa dilanjutkan di 2023 yang akan datang.

“Pembangunan ini perlu mendapatkan support dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan kita berharap pemerintah daerah juga dilibatkan dalam bentuk partisipasi agar pemanfaatan secara ekonomi dalam jangka panjang ini Provinsi Bengkulu juga terlibat,” pungkasnya.

Diungkapkan Direktur Operasi III PT. Hutama Karya (HK) Koentjoro, Hutama Karya selaku BUMN yang mendapat mandat penugasan pembangunan jalan tol trans Sumatera mendukung sepenuhnya kelanjutan dari pembangunan jalan tol Bengkulu.

“Beberapa hal yang kita diskusikan tadi termasuk ide-ide kreatif untuk bagaimana agar kelanjutan dari sesi selanjutnya ruas Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau tetap bisa dilanjutkan. Kami sangat apresiatif dan sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur atas dukungannya khususnya penyelesaian dari sesi pertama,” ungkapnya.

Juga tampak hadir dalam pertemuan itu Executive Vice President Pembangunan Jalan Tol PT. HK Agung Fajarwanto, Executive Vice President Rencana Jalan Tol Iwan Hermawan dan Project Director Ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu, Sesi Bengkulu – Taba Penanjung Sri Hastuti Hardiningsih.

Bengkulu – Mitrapublik.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA, di salah satu Hotel kawasan Kota Bengkulu, Rabu, (18/5).

Sosialisasi dan Rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza Razie mewakili Gubernur Bengkulu yang dihadiri Kadis PMD Provinsi Bengkulu, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nugroho Setijo Nagoro, Tenaga Ahli Profesional, Koordinator Fasilitasi dan Pengelola Kawasan serta diikuti Dinas PMD, Camat dan UPK se- Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutanya melalui Asisten II, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat  eks- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) maka wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Kemudian ditindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA.

“Bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks- PNPM menjadi BUMDESMA diperlukan tata cara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan,” sebut Fachriza.

Di sini Gubernur menekankan pelaksanaan pembentukan pengelola kegiatan Dana Bersama Masyarakat eks-PNPM menjadi BUMDESMA tidak berarti membentuk organisasi ‘bisnis dana bergulir masyarakat’ semata.

“Tetapi haruslah melembagakan, mengembangkan dan melestarikan praktik gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan,” sampainya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, aspek kehidupan kemasyarakatan desa secara luas yang berkaitan erat, harus menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan.

Lebih lanjut Gunernur mengatakan, pemerintah Provinsi Bengkulu memandang sangat penting untuk memfasilitasi kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi wewenang provinsi, sebagai langkah strategis nyata dalam peningkatan ekonomi mikro di desa menuju Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

“Saya berharap kepada seluruh peserta untuk memasang niat yang luhur bahwa kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi ini sebagai tonggak dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” sebut Fachriza, di penghujung sambutan Gubernur.

Bengkulu – Mitrapublik.id – Ustadz sekaligus mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamzah menghadiri acara Halal Bi Halal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu, Selasa (17/5/2022).

Kehadiran Ustadz Junaidi Hamzah tersebut dalam rangka mengisi Tausiyah terkait makna Halal bi Halal.

Disampaikan Junaidi Hamzah, Halal Bi Halal merupakan kegiatan yang lumrah di Negara Indonesia, biasa dilakukan usai merayakan Idul Fitri.

“Makna Halal bi Halal adalah perbuatan baikbaik, kegiatan yang baik, di tempat yang baik dan bertemu orang orang yang berniat baik,” sampai Ustadz Junaidi Hamzah.

Ustadz Junaidi Hamzah juga menjelaskan, bahwa dalam kegiatan Halal bi Halal tersebut merupakan kesempatan untuk saling maaf memaafkan di antara sesama.

“Jadikan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi untuk saling maaf memaafkan antara sesama,” terang Ustad Junaidi Hamzah.

Sementara itu, kegiatan Halal bi Halal tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu, seluruh staf karyawan/i Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan Tokoh Masyarakat.

Bengkulu – Mitrapublik.id – Wakil Gubernur (Wagub) Rosjonsyah mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur yang dikenal dengan sebutan ‘Bumi Se’ase Seijean’ ini dalam menghadapi event Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Bengkulu yang ke 35.

Hal ini disampaikan Rosjonsyah saat Launching Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) di Aula Pemkab kaur, Kamis (12/5/2022).

MTQ ke 35 mengusung tema ‘Melalui MTQ XXXV Tingkat Provinsi Bengkulu, kita tingkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai al-Qur’an untuk mewujudkan generasi Milenial Qur’ani yang unggul menuju Bengkulu yang maju, sejahtera dan hebat’.

“Saya berharap dalam pelaksanaanya MTQ di Kabupaten Kaur lebih baik lagi. Ini momen kita untuk lebih mencintai al-Qur’an dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an sudah harus lebih baik lagi,” ungkap Rosjonsyah.

“Saya juga menunggu momen lahirnya Qori dan Qori’ah sebagai Putra Putri Daerah terbaik yang benar- benar berkualitas. Sehingga mampu bersaing di tingkat nasional untuk mengharumkan nama provinsi Bengkulu,” pungkasnya.

Sementara Bupati Kaur Lismidianto mengatakan, sebagai tuan rumah, pihak Pemda berharap pelaksanaan MTQ nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan pada pelaksanaan nanti bisa didapatkan pemenang dari segala cabang, yang suatu saat akan membawa nama baik Bengkulu ke tingkat nasional.

Untuk itu, Bupati berharap kepada seluruh juri yang akan bertugas, bekerjalah secara profesional. Sehingga pemenangnya nanti adalah orang-orang yang benar kompeten membawa nama baik provinsi Bengkulu.

“Kami sudah melakukan persiapan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Seandainya nanti banyak kekurangan dalam pelaksanaan MTQ ini, kami pemkab Kaur memohon maaf, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk selanjutnya,” ungkap Lismidianto.

Untuk diketahui MTQ ke 35 tingkat Provinsi Bengkulu akan berlangsung dari 21 Mei hingga 28 Mei 2022 dan akan diikuti oleh 690 Kafilah dan Official utusan dari seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Bengkulu.

Bengkulu – Mitrapublik.id – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dan Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Pertukaran data dan informasi antara Pemprov Bengkulu dengan KPTA Bengkulu terkait dengan perceraian di kalangan ASN.

Dijelaskan Gubernur Rohidin bahwa hal ini guna memberikan hak bagi istri dan anak setelah perceraian, sesuai dengan isi surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

“Ini untuk pemberian hak biasanya istri dan anak – anak dari gaji yang diperoleh, karena selama ini sering kali kita sulit mengeksekusi, ketika diputus pengadilan bercerai maka hak istri dan anak – anak ini akan dibagi sesuai presentase gaji,” jelas Gubernur Rohidin.

Kedepannya Pemprov bersama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan membuat sebuah sistem online, di mana hak – hak yang harus diberikan oleh mantan suami kepada istri maupun anak – anaknya dapat langsung disalurkan saat menerima gaji.

“Ini akan kita buat sistem online nanti dengen KPTA yang nanti akan membuat itu, antara BKD, Dukcapil dan BPKAD, sehingga ketika putusan pengadilan selesai, masuk ke dalam sistem semua online maka otomatis gajinya terpotong,” papar Gubernur Rohidin.

Selain Nota Kesepahaman Pertukaran data dan informasi antara Pemprov Bengkulu dengan KPTA Bengkulu terkait dengan perceraian di kalangan ASN, juga dilakukan penandatanganan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak dan Dispensasi Nikah di Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu.

Menurut data BPS tahun 2020 Bengkulu masuk ke dalam salah satu Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi. Pernikahan dini sendiri menjadi salah satu penyebab bayi lahir stunting. Di mana remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun.

Jika menikah di usia remaja 16 tahun maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya, kalau nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. Melalui Nota Kesepahaman diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Bengkulu.

“Ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan, di samping juga edukasi melalui program stunting, karena salah satunya karena pernikahan dini ternyata pencetus juga penyebab potensial bayi lahir stunting,” tegas Gubernur Rohidin.